Siem Reap, Kamboja, 20 Oktober 2026 – The PRAKARSA bersama Oxfam in Cambodia menyelenggarakan Regional Policy Dialogue bertajuk “Strengthening Public Financial Management, Tax Justice, and Regional Cooperation in Asia-Pacific”. Forum ini mempertemukan perwakilan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, dan mitra pembangunan untuk membahas reformasi perpajakan, transparansi anggaran, serta penguatan kerja sama fiskal di kawasan Asia Pasifik.
Dalam dialog tersebut, Pemerintah Kamboja membagikan pengalaman reformasi pengelolaan keuangan publik, termasuk modernisasi administrasi perpajakan, digitalisasi layanan, dan peningkatan transparansi anggaran. Sementara itu, perwakilan Uni Eropa menekankan pentingnya sistem perpajakan yang progresif dan berkelanjutan untuk memperkuat kemandirian fiskal serta pembiayaan layanan publik.
Ema Kurnia Aminnisa, Head of Economy and Fiscal The PRAKARSA, memaparkan kajian komparatif mengenai dinamika rasio pajak di ASEAN. Kajian tersebut menunjukkan bahwa rendahnya penerimaan pajak di kawasan dipengaruhi oleh besarnya sektor informal, terbatasnya basis pajak penghasilan, serta praktik penghindaran dan penggelapan pajak. Ema juga menyoroti perkembangan digitalisasi administrasi perpajakan dan pentingnya kerja sama regional dalam menghadapi persoalan perpajakan lintas negara.
Dalam sesi dialog, Yuanda Pangi Harahap, Director of Program The PRAKARSA, menekankan pentingnya memperkuat perpajakan progresif, termasuk melalui usulan pajak kekayaan, penanganan kebocoran penerimaan akibat trade misinvoicing, serta evaluasi insentif perpajakan. Ia juga menggarisbawahi bahwa peningkatan penerimaan harus berjalan seiring dengan perbaikan prioritas dan kualitas belanja publik, terutama untuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Diskusi turut menghadirkan pembelajaran dari India mengenai digitalisasi administrasi perpajakan, formalisasi usaha kecil, serta tantangan pembiayaan pemerintah daerah. Selain itu, para peserta menyoroti pentingnya memperluas transparansi dan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan penganggaran, termasuk sebelum keputusan anggaran ditetapkan.
Forum ini juga menegaskan perlunya koordinasi regional yang lebih kuat untuk menghadapi penghindaran pajak internasional, kompetisi insentif investasi, dan tantangan mobilisasi penerimaan domestik. Kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga penelitian dinilai penting untuk menghasilkan reformasi yang lebih efektif dan akuntabel.
Melalui dialog ini, The PRAKARSA menegaskan bahwa reformasi perpajakan dan pengelolaan keuangan publik harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Keberhasilannya tidak cukup diukur dari besarnya penerimaan negara, tetapi juga dari keadilan distribusi beban pajak, transparansi penganggaran, serta manfaat nyata belanja publik dalam mengurangi ketimpangan.