RM.id Rakyat Merdeka – Pemerintah memastikan efisiensi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencakup Kementerian, Lembaga serta Transfer Ke Daerah (TKD) tidak akan mengganggu layanan publik.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, seluruh layanan instansi Pemerintahan tetap berjalan baik meski ada pemangkasan anggaran.
“Pelayanan publik tidak ada yang dihentikan dan tetap berjalan seperti biasa. Efisiensi anggaran dilakukan agar Pemerintah lebih fokus pada program yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” ujar Airlangga di Jakarta, Senin (10/2/2025).
Dia juga memastikan program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), swasembada pangan, swasembada energi serta perbaikan sektor pendidikan dan kesehatan, tetap berjalan tanpa gangguan.
Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam kebijakan ini, Pemerintah menetapkan efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun. Rinciannya, pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan pengurangan TKD sebesar Rp 50,59 triliun.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, meski ada penyesuaian dalam pengalokasian anggaran di beberapa K/L, total efisiensi tetap sesuai arahan Presiden.
“Nominal tidak berubah, meski ada beberapa pergeseran anggaran antar Kementerian. Efisiensi ini untuk meningkatkan kinerja birokrasi tanpa mengurangi kualitas layanan publik,” ujar Sri Mulyani, Jumat (14/2/2025).
Dia juga memastikan, belanja sosial dan program yang langsung menyentuh masyarakat tidak akan dikurangi.
Sri Mulyani mengatakan, efisiensi anggaran 2025 akan menjadi dasar (baseline) untuk reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya. Termasuk dalam penyusunan APBN 2026.
“Efisiensi ini bukan hanya pemangkasan. Namun, bagian dari upaya menciptakan budaya baru dalam pengelolaan anggaran negara agar lebih efektif dan berdampak luas,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, dia menegaskan pemangkasan anggaran tidak akan berdampak negatif pada perekonomian nasional. Sebab, yang dilakukan adalah refocusing anggaran ke sektor yang memberikan multiplier effect lebih besar.
“Jika realokasi anggaran ini diarahkan ke aktivitas yang lebih produktif, dampak positif bagi perekonomian justru akan lebih besar,” tambahnya.
Pemerintah juga memastikan efisiensi ini tidak akan menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tenaga honorer di lingkungan Kementerian dan Lembaga.
“Kami telah meneliti dampak efisiensi ini agar tidak mempengaruhi tenaga honorer. Dengan demikian, mereka tetap dapat menjalankan tugasnya untuk menjaga kualitas pelayanan publik,” jelas Sri Mulyani.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengungkapkan, sebagian besar dana hasil efisiensi dialokasikan untuk program MBG.
“Awalnya, anggaran MBG hanya Rp 71 triliun, kini ditambah menjadi Rp 100 triliun. Program ini memang bisa meningkatkan konsumsi masyarakat, tetapi juga berisiko menimbulkan kebocoran anggaran. Pemerintah harus benar-benar mengawasi efektivitasnya,” saran Esther.
Dia juga menilai, dibandingkan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), program MBG memiliki dampak lebih besar terhadap konsumsi rumah tangga, meski bersifat jangka pendek.
Pengamat kebijakan publik dari The PRAKARSA Ah Maftuchan menambahkan, efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah membawa manfaat positif dalam pengelolaan keuangan negara.
“Pemerintah tampaknya mulai sadar bahwa pemborosan anggaran harus dikurangi. Ini penting agar birokrasi di semua tingkatan memiliki budaya efisiensi dalam penggunaan anggaran,” ujarnya.
Namun, Maftuchan mengingatkan bahwa kebijakan efisiensi ini perlu mengantisipasi dampak terhadap UMKM. Terutama yang bergantung pada belanja Pemerintah, seperti pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), percetakan dan pembuatan souvenir.
“Efisiensi anggaran bisa menyebabkan stagnansi di sektor-sektor yang terdampak. Pemerintah perlu memastikan UMKM tidak terlalu terpukul oleh kebijakan ini,” katanya.
Dengan efisiensi APBN 2025, Pemerintah berupaya mengalokasikan anggaran lebih strategis tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
Meski ada tantangan, kebijakan ini diharapkan menciptakan pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif dan berdampak luas bagi masyarakat.
Reporter : NOVALLIANDY
Editor : FAZRY
***
Baca selengkapnya di sini: rm.id