JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik dari The Prakarsa, Ah Maftuchan mengatakan, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah lebih masif dalam memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat di tengah pandemi covid-19.
Pemerintah memang telah menunjukkan iktikad baik dengan mengambil langkah penanganan dampak corona. Akan tetapi, langkah tersebut belum optimal karena strategi atau pilihan kebijakan tidak mencerminkan pendekatan extraordinary.
“Langkah paling tepat dan cepat adalah bagaimana menjaga daya beli rumah tangga, tidak hanya yang miskin atau tidak mampu, tapi juga daya beli rumah tangga menengah dan menegah atas,” kata Maftuchan kepada Validnews lewat sambungan telepon, Rabu (5/8).
Dia menjelaskan, menjaga daya beli rumah tangga dapat diatasi dengan mengubah skema bantuan tunai yang sifatnya targeting kepada kelompok tertentu, menjadi Jaminan Penghasilan Semesta (Jamesta).
Jemesta, kata dia, dapat menjadi strategi dalam household purchasing power, karena tunai, tanpa syarat, dan utamanya ditujukan bagi semua masyarakat. Sebab, pandemi covid-19 tidak hanya memberikan dampak kepada masyarakat berpenghasilan kecil.
Menurut Maftuchan, kebijakan yang dilakukan oleh RT dan RW di beberapa daerah dengan memotong uang masyarakat yang terdaftar menerima manfaat, dengan tujuan agar meratanya bantuan yang diberikan pemerintah, merupakan salah satu bentuk cara kerja Jamesta.
“Sehingga seluruh warga mendapat manfaat dari bantuan tunai itu,” ungkap dia.
Maka dari itu, lanjut dia, pemerintah harus segera mengkonsolidasi ragam perlindungan sosial yang ada pada pelbagai kementerian atau lembaga, untuk disatukan ke dalam Jamesta.
Salah satu bentuk konsolidasi itu, kata Maftuchan, meninjau ulang atau menghentikan program Kartu Prakerja, supaya anggarannya dapat dialihkan untuk mendukung program Jamesta. Dengan harapan, bantuan sosial lebih dirasakan oleh seluruh masyarakat, terutama di tengah sulitnya pandemi.
Kemudian, jaminan semesta ini juga menurutnya dapat menurunkan kurva penularan virus corona. Sebab, apabila masyarakat sudah merasa tercukupi, mereka akan cenderung di rumah saja.
“Saya juga menyarankan tinggalkanlah persoalan data itu, dengan mengubah pendekatan bantuan sosial menjadi semesta. Agar kita tidak terbebani oleh problem pendataan,” pungkasnya.
Aduan Terbanyak
Di kesempatan berbeda, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyampaikan bahwa bantuan sosial menjadi persoalan terbanyak yang dilaporkan masyarakat selama Ombudsman membuka Posko Virtual Covid-19.
“Meski pandemi, Ombudsman sebagai lembaga pengawas tetap menjalankan tugasnya. Selama covid-19 ini, kami membuka Posko Virtual Covid-19,” kata Ketua Ombudsman RI Prof Amzulian Rifai saat Ngopi Bareng Ombudsman RI secara daring dengan bertema “Evaluasi Penanganan Covid-19 dalam Perspektif Ombudsman dan DPR RI”, seperti dilansir Antara, Rabu (5/8).
Amzulian menyebutkan, persoalan bansos menempati peringkat pertama sebanyak 1.346 aduan. Disusul pelayanan kesehatan, keuangan (176 aduan), transportasi hingga terendah persoalan keamanan sebanyak delapan aduan.
Karena paling banyak laporan persoalan bansos, kata dia, institusi yang paling banyak dilaporkan adalah dinas sosial di daerah.
“Bagaimana tindak lanjutnya? Sebanyak 40% aduan bisa diselesaikan, sementara 39,42% kami teruskan kepada kementerian dan lembaga terkait,” katanya.
Dilihat dari grafik, kata dia, aduan terbanyak muncul pada periode Mei 2020, yakni sebanyak 978 kasus. Aduan paling sedikit pada Juli 2020, yakni sebanyak 21 kasus.
Menurunnya laporan atau aduan masyarakat selama Juli 2020 ini menjadi salah satu pertimbangan bagi Ombudsman untuk menutup posko virtual pada 31 Juli 2020.
Amzulian menyebutkan, daerah dengan laporan paling banyak adalah Provinsi Banten sebanyak 211 aduan, kemudian Sumatera Barat ada 157 aduan.
“Bangka Belitung ada 138 (aduan), Jawa Tengah 97 aduan, kemudian Jawa Timur ada 62 aduan. DKI Jakarta sendiri ada 82 (aduan),” katanya. (Maidian Reviani, Nofanolo Zagoto)
Sumber: ValidNews
