Yogyakarta,The PRAKARSA – The PRAKARSA bersama OHANA Indonesia menyelenggarakan kegiatan diskusi dengan topik “upholding participation of civil society organizations and organizations of people with disabilities in Brazil C20 Engagement”. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan diwakili oleh Binny Buchori Badan Pengurus The PRAKARSA dan Darmawan Prasetya (Social Policy Officer) sebagai pemateri dan moderator kegiatan. Rabu (20/03/2024).
Kegiatan ini bertujuan untuk mengarustamakan hak-hak penyandang disabilitas dalam seluruh aspek isu pembangunan global, terutama dalam kebijakan G20 dan komitmennya. Upaya ini dilakukan melalui partisipasi aktif dalam Civil 20 (C20) 2024 di Brazil. PRAKARSA dan OHANA Indonesia telah bekerja sama dalam pengarustamaan hak penyandang disabilitas dalam gelaran G20 sejak penyelenggaraan G20 tahun 2022 di Indonesia dan 2023 di India. Topik advokasinya juga berkembang, mulai dari ketenagakerjaan inklusif, hingga penyediaan alat bantu mobilitas bagi penyandang disabilitas.
Pembahasan pada diskusi kali ini dipusatkan pada proses keterlibatan organisasi masyarakat sipil (OMS), terutama OMS disabilitas untuk bergabung ke dalam C20 Brazil 2024. Binny Buchori, selaku international advisory committee member C20 Brazil menyampaikan terkait perkembangan pembentukan kepengurusan dalam C20 Brazil. Ia juga menyampaikan pentingnya keterlibatan OMS agar pembahasan mengenai hak-hak penyandang disabilitas tetap menjadi perhatian.
“Keterlibatan OMS disabilitas dalam G20, merupakan upaya konkrit untuk memastikan bahwa pengambil kebijakan di tingkat global tidak lupa dan luput untuk membahas persoalan penyandang disbailitas,” ucap Binny.
“C20 Brazil memberikan peluan penguatan advokasi yang berlanjut untuk isu disabilitas, karena di G20 Brazil, isu keadilan pajak akan menjadi topik utama, hal ini perlu kita lihat sebagai peluang penguatan perpajakan yang adil bagi penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas. Alat bantu mobilitas disabilitas masih kerap dikenai pajak barang mewah, kita harus melihat alat bantu sebagai hak bukan barang komersil,” imbuhnya.
Hadir sebagai pembicara Saowalak Thoungkouay, anggota komite Convention on the Rights of People with Disabilities (CRPD). Dalam sesi ini, beliau menyampaikan bahwa keterlibatan dalam C20 dan prosesi G20 Brazil bagi OMS disabilitas adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. “Brazil akan menjadi kandidat kuat ketua CRPD di tahun ini, sehingga kebijakan terkait disabilitas yang dibahas dalam G20 Brazil dapat diadvokasikan juga kepada komite CRPD dari Brazil,” ucap Saowalak.
Kesinambungan advokasi bagi PRAKARSA dan OHANA Indonesia sangat penting, mengingat hasil kesepakatan Pertemuan Menteri Ketenagakerjaan G20 tahun 2022 bahwa setiap negara anggota G20 perlu melaporkan perkembangan pendataan jumlah penduduk disabilitas, kebijakan serta program yang baru dalam mendorong partisipasi penyandang disabilitas dalam pasar kerja. Laporan ini perlu dilakukan selama 4 tahun sekali, yang berarti akan dilaporkan di tahun 2025 di G20 Afrika Selatan. Mengingat hal tersebut, pertemuan ini turut mengundang OMS dari Afrika Selatan, Shuaib Chalklen – Direktur Eksekutif Africa Disability Forum, beliau juga merupakan mantan Pelaporan Khusus isu Disabilitas di PBB.
Meskipun OMS di Afrika Selatan belum secara khusus bersiap untuk penyelenggaraan C20, namun beberapa OMS di Afrika Selatan sudah memiliki komitmen untuk bergabung dalam advokasi bersama dengan OMS disabilitas dari berbagai negara dalam gelaran C20 mendatang. “Africa Disability Forum berkomitmen untuk tergabung dalam C20 dan tidak hanya mewakili Afrika Selatan saja, namun juga OMS disabilitas dari negara-negara di Benua Afrika,” ungkap Shuaib.
Pada sesi tanggapan, Risnawati Utami, Founder OHANA Indonesia sekaligus mantan anggota CRPD PBB memberikan uraian tentang tantangan-tantangan yang ada terkait dengan kebijakan perpajakan, pendanaan untuk hak asasi manusia dan pembangunan, termasuk keadilan iklim, cakupan kesehatan universal, keadaan darurat kemanusiaan, dan isu-isu pembangunan penting lainnya yang perlu dipertimbangkan dan segera diambil oleh para pemimpin G20.
“Topik di G20 Brazil terkait keadilan pajak tentu membuat kesempatan bagi OMS-OMS disabilitas, yang mana kita dapat mendorong penguatan pembiayaan pada program-program yang berorientasi pada penegakan hak-hak asasi manusia, dan secara khusus untuk memberikan akses yang memadai bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan alat bantu mobilitas secara terjangkau,” ungkap Risnawati.
Risna menutup sesi diskusi dengan slogan “No Money, No Human Rights”, di mana isu perpajakan bukan hanya urusan akuntansi melainkan isu pembiayaan yang penting bagi penegakan hak asasi manusia dan untuk mengatasi tantangan multidimensi yang sedang dihadapi masyarakat global saat ini. Beliau juga mengajak untuk semua OMS disabilitas di seluruh dunia, terutama di Indonesia, baik yang melakukan advokasi di tingkat kebijakan maupun akar rumput untuk bergabung dalam C20 Brazil.
