Oleh: Setyo Budiantoro
PADA 5 Agustus 2026, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tumbuh 5,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka tercatat turun menjadi 4,65 persen, persentase penduduk miskin menjadi 8,07 persen, dan industri manufaktur berada dalam zona ekspansi. Gini ratio pada Maret 2026 memang meningkat dibandingkan September 2025, tetapi masih lebih rendah daripada posisinya pada Maret 2025.
Angka-angka tersebut memberikan gambaran makro yang cukup meyakinkan. Namun, pertanyaan yang perlu dijawab adalah mengapa perbaikan itu belum selalu diikuti rasa aman yang lebih kuat dalam kehidupan masyarakat? Pertanyaan yang lebih mendesak kemudian adalah apa yang perlu dilakukan agar pertumbuhan tidak hanya tercatat dalam statistik nasional, tetapi juga memperkuat kemampuan rumah tangga menjalani kehidupan dan menghadapi guncangan? Survei Konsumen Bank Indonesia memberikan gambaran yang lebih bernuansa.
Pada Juni 2026, Indeks Keyakinan Konsumen masih berada dalam wilayah optimistis pada level 117,8. Namun, angkanya menurun dari bulan sebelumnya. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini turun dari 112,2 menjadi 109,2, sementara Indeks Ekspektasi Konsumen menurun dari 129,7 menjadi 126,4. Artinya, konsumen secara agregat masih optimistis, tetapi penilaian mereka terhadap keadaan sekarang dan beberapa bulan mendatang tidak sedang menguat.
Data tersebut tidak membuktikan bahwa kondisi ekonomi masyarakat secara umum memburuk. Namun, ia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keyakinan rumah tangga tidak selalu bergerak dengan kecepatan yang sama. Produk domestik bruto mengukur nilai tambah yang dihasilkan seluruh perekonomian, sedangkan rasa aman dibentuk oleh pengalaman yang lebih dekat: pendapatan, harga kebutuhan, kepastian pekerjaan, cicilan, biaya sekolah, kesehatan, dan kemampuan menyimpan dana untuk keadaan darurat.
Karena itu, ekonomi dapat tumbuh, sementara sebagian keluarga tetap merasa harus bekerja lebih keras hanya untuk mempertahankan taraf hidup yang sama. Persoalannya bukan sekadar berapa besar pendapatan yang diterima hari ini, tetapi apakah pendapatan tersebut cukup stabil, mampu mengejar biaya hidup, dan dapat melindungi keluarga ketika terjadi penyakit, kehilangan pekerjaan, gagal panen, atau kebutuhan mendesak lainnya. Pertumbuhan sebesar 5,29 persen menunjukkan bahwa nilai tambah perekonomian meningkat.
Konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah tercatat tumbuh. Konsumsi pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi, sebesar 15,97 persen. Namun, pertumbuhan tertinggi tidak berarti kontribusi terbesar terhadap perekonomian. Konsumsi rumah tangga tetap mendominasi struktur PDB dengan porsi sekitar 53,32 persen, sementara konsumsi pemerintah hanya sekitar 7,57 persen.
Konteks ini penting agar pertumbuhan ekonomi tidak dibaca seolah semata-mata digerakkan oleh pemerintah. Konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama perekonomian. Pada saat yang sama, pertumbuhan konsumsi pemerintah yang tinggi menunjukkan bahwa kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam menjaga momentum ekonomi, membangun infrastruktur, memberikan perlindungan sosial, dan menjalankan berbagai program prioritas.
Namun, besarnya belanja belum dengan sendirinya menjelaskan manfaat yang sampai kepada masyarakat. Pertanyaan yang lebih penting adalah apa yang tertinggal setelah anggaran dibelanjakan dan proyek diselesaikan? Apakah belanja tersebut meningkatkan pendapatan masyarakat setempat, menciptakan pekerjaan produktif, membuka kontrak bagi usaha kecil, serta memperbaiki akses dan kualitas layanan publik? Proyek dapat selesai tepat waktu dan tercatat sebagai investasi, tetapi menggunakan sedikit tenaga kerja lokal.
Program dapat meningkatkan konsumsi dalam jangka pendek, tetapi manfaat ekonominya terkonsentrasi pada sejumlah pemasok. Anggaran juga dapat terserap tanpa meninggalkan keterampilan, kapasitas produksi, atau sumber pendapatan baru yang bertahan setelah program berakhir. Hal yang sama berlaku pada investasi swasta. Penambahan mesin, bangunan, teknologi, dan peralatan dapat meningkatkan produksi serta produktivitas perusahaan.
Namun, manfaatnya bagi rumah tangga bergantung pada keputusan yang menyertainya: apakah perusahaan menambah pekerja, meningkatkan keterampilan, melibatkan pemasok lokal, dan menerjemahkan peningkatan produktivitas menjadi pendapatan yang lebih baik. Persoalan Indonesia dengan demikian bukan semata-mata kekurangan pertumbuhan. Yang belum cukup kuat adalah arsitektur transmisinya: mekanisme yang menghubungkan investasi dengan pekerjaan, belanja publik dengan pendapatan lokal, produktivitas dengan upah, perusahaan besar dengan usaha kecil, serta kebijakan ekonomi dengan biaya hidup rumah tangga.
Data ketenagakerjaan memperlihatkan mengapa hubungan tersebut perlu diperiksa lebih jauh. Pada Mei 2026, jumlah penduduk yang bekerja mencapai 148,19 juta orang, bertambah sekitar 522.000 orang dibandingkan Februari. Namun, tingkat pengangguran terbuka hanya turun 0,03 poin persentase, dari 4,68 menjadi 4,65 persen. Rata-rata upah buruh tercatat Rp3,39 juta per bulan. Angka tersebut menunjukkan adanya tambahan pekerjaan, tetapi belum menjelaskan kepastian jam kerja, kestabilan pendapatan, kecukupan upah, ataupun perlindungan sosial.
Rata-rata upah buruh juga tidak menggambarkan pendapatan seluruh orang yang bekerja, terutama petani, pedagang, pekerja mandiri, dan pelaku usaha informal. Karena itu, kualitas pasar kerja tidak cukup dinilai dari jumlah orang yang tidak menganggur. Ukuran tersebut perlu dilengkapi dengan upah median riil, jam kerja, setengah pengangguran, kestabilan penghasilan, dan kepesertaan jaminan sosial.
Rasa aman tidak hanya lahir dari memiliki pekerjaan, tetapi juga dari kemampuan pekerjaan tersebut menopang kehidupan secara layak dan berkelanjutan. Biaya hidup menjadi bagian lain dari persoalan ini. Pada Juni 2026, inflasi tahunan tercatat 3,34 persen. Angka tersebut menggambarkan laju kenaikan harga, bukan berarti harga kembali ke tingkat sebelumnya. Bagi rumah tangga, yang menentukan adalah apakah pendapatan tumbuh cukup cepat untuk mengejar akumulasi kenaikan biaya pangan, perumahan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan energi.
Penurunan kemiskinan menjadi 8,07 persen tetap merupakan perkembangan penting. Namun, berada di atas garis kemiskinan belum tentu berarti rumah tangga telah memiliki ketahanan ekonomi. Di antara kelompok miskin dan kelas menengah yang mapan terdapat kelompok rentan yang bekerja dan secara statistik tidak miskin, tetapi belum memiliki tabungan, perlindungan, atau aset yang cukup untuk menghadapi guncangan.
Kenaikan biaya sekolah, kehilangan pendapatan selama beberapa minggu, atau anggota keluarga yang sakit dapat segera mengubah keadaan mereka. Karena itu, penurunan kemiskinan perlu dibaca bersama indikator kerentanan, kestabilan pendapatan, beban pengeluaran pokok, dan kemampuan rumah tangga menghadapi kebutuhan mendadak. Perkembangan ketimpangan juga perlu ditempatkan secara proporsional.
Gini ratio Maret 2026 sebesar 0,368, naik dari 0,363 pada September 2025, tetapi lebih rendah daripada 0,375 pada Maret 2025. Data tersebut belum cukup untuk menyimpulkan kelompok mana yang paling banyak menikmati pertumbuhan. Namun, perubahan dalam enam bulan terakhir tetap menjadi alasan untuk memperhatikan bagaimana pendapatan, kesempatan, dan aset tersebar di antara kelompok masyarakat.
Karena itu, tindakan paling mendesak bukan menambah sebanyak mungkin indikator, melainkan mengubah cara keberhasilan kebijakan ekonomi dinilai. Penyerapan anggaran, jumlah proyek, dan nilai investasi tetap penting, tetapi perlu dihubungkan dengan pekerjaan bersih yang tercipta, perubahan pendapatan penerima manfaat, penggunaan tenaga kerja dan pemasok lokal, serta perbaikan kualitas layanan publik.
Perlindungan daya beli juga perlu diarahkan pada pengeluaran yang paling menentukan ketahanan keluarga. Bantuan sosial tetap dibutuhkan oleh kelompok miskin, tetapi sistem kebijakan juga perlu lebih responsif terhadap kelompok rentan yang dapat kehilangan kestabilan hanya karena satu guncangan. Dukungan dapat diberikan melalui perlindungan kesehatan, jaminan kehilangan pekerjaan, layanan publik yang terjangkau, dan perlindungan sosial yang lebih mudah diakses oleh pekerja informal.
Pada saat yang sama, investasi yang telah diumumkan perlu ditelusuri hingga benar-benar beroperasi. Insentif publik seharusnya dikaitkan dengan hasil yang dapat diperiksa: pekerjaan produktif, pengembangan keterampilan, keterlibatan pemasok dalam negeri, dan nilai tambah yang tinggal dalam perekonomian lokal. Dalam jangka menengah, Indonesia membutuhkan industrialisasi yang tidak hanya menambah produksi, tetapi juga memperluas kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi di dalamnya.
Usaha kecil tidak cukup hanya diberi kredit dan pelatihan umum. Mereka membutuhkan teknologi, standar mutu, kontrak pembelian, pembiayaan modal kerja, akses logistik, dan kepastian pembayaran agar dapat menjadi bagian dari rantai nilai perusahaan besar. Pada akhirnya, data makro memberi tahu kita bahwa kegiatan ekonomi bertambah. Namun, rasa aman ditentukan oleh jalur yang lebih panjang: apakah pertumbuhan menciptakan pekerjaan yang lebih baik, menaikkan pendapatan riil, menjaga keterjangkauan biaya hidup, dan memperkuat kemampuan keluarga menghadapi guncangan.
Pertanyaan terpenting bukan hanya apakah Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan di atas lima persen. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah dan dunia usaha mampu memperkuat mekanisme yang membawa pertumbuhan tersebut sampai ke kehidupan masyarakat. Sebab ekonomi yang baik bukan hanya ekonomi yang semakin besar, melainkan ekonomi yang membuat semakin banyak keluarga memiliki ruang untuk menjalani hari ini dan merencanakan masa depan dengan lebih tenang.
_________________
Artikel ini pertama kali dimuat di kompas.com
Setyo Budiantoro adalah Sustainable Development Expert di The Prakarsa, Fellow IDEAS–UID MIT Sloan School of Management, SDGs–ESG Expert di Indonesian ESG Professional Association (IEPA), dan anggota Advisory Committee Fair Finance Asia. Pengajar program pascasarjana Keuangan Berkelanjutan dan Pembangunan Universitas Udayana.