Jakarta, The PRAKARSA – The PRAKARSA mengadakan diskusi publik dengan tema “Pembaruan Lanskap Kebijakan Fiskal di ASEAN: Dari Ekonomi Makro ke Pengeluaran Publik”. Acara ini menandai peluncuran penelitian terbaru mereka yang berjudul “Mempelajari kecenderungan dalam pengeluaran publik dan privatisasi untuk pendidikan di negara-negara ASEAN pasca COVID-19”, pada Kamis (6/6/2024) di Jakarta.
Le Ha Phuong, peneliti dari Vietnam, menyoroti tren penurunan pengeluaran publik untuk pendidikan di negara-negara ASEAN, yang memiliki implikasi signifikan untuk produktivitas jangka panjang dan kesempatan yang setara.
“Pengeluaran publik negara-negara ASEAN untuk pendidikan sebagai persentase dari PDB telah menurun dari 3,5% pada tahun 2013 menjadi 2,8% pada tahun 2022,” kata Le Ha Phuong.
Meskipun sebagian besar negara ASEAN memenuhi tolak ukur yang direkomendasikan UNESCO untuk proporsi pengeluaran publik pada pendidikan dalam total pengeluaran pemerintah, itu masih jauh lebih rendah dari tingkat yang direkomendasikan untuk masing-masing negara.
Phuong menjelaskan bahwa meskipun ada realokasi anggaran untuk respons COVID-19, pengeluaran publik untuk pendidikan belum pulih ke level sebelum 2013 di sebagian besar negara ASEAN. Tren ini menimbulkan ancaman bagi masa depan pengembangan pendidikan di wilayah tersebut.
“Meskipun negara-negara seperti Malaysia dan Vietnam, selama beberapa tahun, telah berusaha memenuhi atau melampaui rekomendasi UNESCO sebesar 4% dari PDB untuk pengeluaran pendidikan, sebagian besar negara ASEAN secara konsisten kurang memadai, kekurangan ini mencerminkan masalah yang lebih luas dalam memprioritaskan pendidikan dalam agenda nasional,” kata Phuong.
Phuong juga membahas tren menuju privatisasi dalam pendidikan, yang menunjukkan kekurangan dalam sistem pendidikan publik. Permintaan untuk pendidikan swasta meningkat di banyak negara ASEAN, menunjukkan masalah seperti sekolah umum yang kelebihan kapasitas dan kebutuhan untuk lingkungan belajar yang lebih personal dan modern.
“Ketergantungan pada pendidikan swasta menimbulkan tantangan terkait pembiayaan, keterjangkauan, dan jaminan kualitas. Perubahan ini membebani rumah tangga dan siswa, terutama mereka yang berasal dari latar belakang yang kurang mampu,” tambah Phuong.
Selain itu, Dr. Vu Sy Cuong dari Akademi Keuangan di Vietnam, menekankan perlunya negara-negara ASEAN berkolaborasi dalam strategi untuk meningkatkan mobilisasi sumber daya domestik untuk pendidikan.
“Pemerintah perlu meningkatkan pengeluaran publik untuk pendidikan. Negara-negara ASEAN harus mengalokasikan kembali dana secara rasional dan efektif dari area lain, terutama saat ekonomi pulih dari pandemi,” kata Dr. Cuong.
Dr. Cuong menyoroti pentingnya mengembangkan kriteria alokasi modal yang jelas untuk proyek-proyek pendidikan dan memastikan investasi yang seimbang antara infrastruktur dan kebutuhan operasional untuk menghindari ketidaktransparanan dan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran.
Studi ini mencakup beberapa rekomendasi kunci bagi pembuat kebijakan ASEAN:
- Meningkatkan Pengeluaran Publik untuk Pendidikan: Mengalokasikan lebih banyak dana untuk pendidikan untuk meningkatkan infrastruktur sekolah, pelatihan guru, dan sumber daya siswa, menghasilkan hasil pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini dapat didukung dengan rekomendasi kami mengenai Tarif Minimum Pajak Global yang dinaikkan menjadi 25% untuk ASEAN sehingga dapat mendorong alokasi anggaran sektor ini lebih tinggi.
- Memastikan Alokasi Sumber Daya yang Adil: Menetapkan rumus pendanaan yang transparan dan adil yang mempertimbangkan disparitas regional dan kebutuhan siswa.
- Standarisasi Pelaporan Data Pendidikan: Mengadopsi standar pelaporan data yang seragam untuk memfasilitasi pemantauan dan penilaian sektor pendidikan di setiap negara, sehingga meningkatkan kemampuan untuk menerapkan perbaikan yang konsisten.
Penelitian PRAKARSA menggarisbawahi pentingnya peningkatan investasi di bidang pendidikan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan kesetaraan. Dengan memprioritaskan pendanaan pendidikan dan mengadopsi rekomendasi-rekomendasi ini, negara-negara ASEAN dapat menciptakan masa depan yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh warga negaranya.