Taksonomi Hijau Indonesia masih dipandang belum berkeadilan karena tidak mengatur secara eksplisit aspek inklusi, gender, dan Hak Asasi Manusia (HAM). Lalu, kebijakan apa saja yang diperlukan untuk perbaikan dokumen tersebut?
Policy brief ini berupaya memberi rekomendasi perbaikan dokumen taksonomi hijau Indonesia agar berkeadilan dengan tidak hanya mengintegrasikan kriteria lingkungan, tetapi juga aspek sosial. Integrasi aspek sosial diperlukan untuk memastikan sektor usaha berkontribusi dalam perbaikan lingkungan dan kesejahteraan sosial.
Baca selengkapnya PRAKARSA Policy Brief edisi 39 “Kriteria Taksonomi Hijau Indonesia Harus Mencakup Tujuan Strategis Lingkungan dan Sosial” melalui link di bawah ini.
