
JAKARTA – Keberlanjutan penanganan tuberkulosis (TB) di DKI Jakarta membutuhkan skema pembiayaan yang memadai, termasuk perlindungan sosial bagi kader TB komunitas yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kebutuhan ini semakin mendesak di tengah tekanan fiskal daerah yang berpotensi memengaruhi alokasi anggaran kesehatan. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian The PRAKARSA dalam Focus Group Discussion (FGD) pembahasan riset Pembiayaan Kader TB Komunitas yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta bersama UIN Syarif Hidayatullah di Hotel Aryaduta Menteng, Selasa (27/10/2026).
Dalam diskusi tersebut, Head of Social Development The PRAKARSA, Pierre Bernando Ballo, memaparkan sejumlah temuan riset yang menunjukkan keterkaitan antara kondisi kesehatan dan kerentanan sosial ekonomi masyarakat Jakarta. Riset The PRAKARSA mengenai Indeks Kemiskinan Multidimensi dengan 11 indikator menemukan bahwa persoalan masyarakat berbeda antarwilayah. Deprivasi nutrisi balita relatif tinggi di Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, sedangkan sanitasi dan kelayakan hunian menjadi persoalan lebih berat di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Namun, indikator morbiditas atau kondisi ketika seseorang jatuh sakit ditemukan sebagai penyebab kemiskinan multidimensi di seluruh wilayah Jakarta. Temuan ini diperkuat riset Universal Health Coverage (UHC) The PRAKARSA yang menunjukkan bahwa meskipun cakupan dan layanan kesehatan DKI Jakarta membaik, prevalensi penyakit menular, termasuk TB, HIV, dan penyakit akibat sanitasi, masih berada di atas rata-rata nasional. Beban pengeluaran kesehatan langsung (out-of-pocket) dan pengeluaran katastropik di DKI Jakarta juga masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Tekanan terhadap pembiayaan kesehatan turut meningkat seiring menyempitnya ruang fiskal daerah. Pagu Transfer ke Daerah (TKD) nasional pada 2026 turun 24,6 persen, dari Rp919,8 triliun menjadi Rp693 triliun. Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Penghasilan untuk Jakarta mengalami penurunan 69,9 persen, dari Rp24,90 triliun menjadi Rp7,49 triliun. Kondisi tersebut juga tercermin dari perubahan kapasitas fiskal DKI Jakarta yang turun dari kategori tinggi menjadi rendah berdasarkan PMK Nomor 65 Tahun 2024 dan PMK Nomor 97 Tahun 2025. Menurut Pierre, kondisi ini perlu menjadi pertimbangan dalam merancang pembiayaan kesehatan agar program penanganan TB dan keberlanjutan kerja kader komunitas tidak semakin tertekan.
Salah satu rekomendasi The PRAKARSA adalah menetapkan layanan preventif TB, seperti skrining dan pemeriksaan sputum, sebagai kewajiban pembiayaan APBN dan APBD, bukan bergantung pada mekanisme klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak dirancang untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan layanan promotif dan preventif. Pemerintah daerah juga perlu memasukkan Indeks UHC sebagai indikator kinerja dalam evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan, antara lain melalui revisi Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 dengan menambahkan pos belanja kader TB. Integrasi kegiatan kader dengan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) juga dapat menjadi bagian dari upaya memperluas jangkauan penanganan TB di Jakarta.
Aspek perlindungan sosial kader menjadi perhatian lain dalam rekomendasi tersebut. The PRAKARSA mengusulkan pendaftaran kader TB komunitas ke BPJS Ketenagakerjaan melalui skema Bukan Penerima Upah (BPU), dengan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Selain itu, biaya operasional seperti transportasi, pulsa untuk penggunaan Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB), dan alat pelindung diri (APD) perlu dialokasikan secara terpisah dari insentif kader. Pemisahan ini diperlukan agar kebutuhan operasional tidak mengurangi pendapatan bersih yang diterima kader, sejalan dengan panduan WHO tentang pekerja kesehatan komunitas tahun 2018.

Untuk menjaga keberlanjutan pendanaan, The PRAKARSA juga mengusulkan skema blended financing yang menggabungkan sumber pembiayaan publik dan privat. Dalam skema ini, Global Fund atau sumber pendanaan swasta lainnya dapat membiayai koordinator TB komunitas, sementara APBN dan APBD dialokasikan untuk pembiayaan kader TB komunitas yang berstatus sukarelawan. Pemerintah daerah juga dapat mengembangkan skema Health Social Assistance di luar JKN untuk menanggung kebutuhan nonmedis pasien, seperti transportasi, pendampingan, dan akomodasi, serta membentuk Dana Kesehatan Daerah bagi kelompok near-poor yang rentan tetapi tidak memenuhi kriteria subsidi penuh JKN.
Di sisi penerimaan daerah, optimalisasi piutang pajak, evaluasi insentif perpajakan, serta pemanfaatan aset dan pendapatan BUMD dapat menjadi alternatif untuk memperkuat pembiayaan kesehatan. Sumber lain seperti obligasi daerah, pinjaman, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hibah, dan CSR juga dapat dieksplorasi dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Melalui berbagai rekomendasi tersebut, pembiayaan kader TB komunitas diharapkan menjadi bagian dari perencanaan anggaran kesehatan daerah yang berkelanjutan, sehingga upaya pengendalian TB tidak hanya bergantung pada ketersediaan layanan medis, tetapi juga didukung perlindungan dan kepastian pembiayaan bagi kader di tingkat komunitas.