Depok, 16–20 November 2025 – The PRAKARSA bersama Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial (Puska Kesos) FISIP Universitas Indonesia kembali menjadi mitra pelaksana dalam kegiatan In-House Training Analisis Kebijakan dan Penulisan Policy Brief Batch 3, bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial (Pusdiklatbangprof) Kementerian Sosial RI dan didukung oleh OXFAM Indonesia. Pelatihan Batch 3 ini menandai keberlanjutan komitmen PRAKARSA, FISIP UI, dan OXFAM dalam mendukung reformasi kebijakan sosial yang lebih inklusif, responsif, dan berbasis data.
Membangun Kapasitas untuk Kebijakan Berbasis Bukti
Pelatihan yang berlangsung di kampus Pusdiklatbangprof, Jakarta Selatan, ini diikuti oleh pekerja sosial (Peksos) dan penyuluh sosial (Pensos) dari seluruh Balai Diklat dan Sentra Kemensos di wilayah Makassar dan Papua, dengan jumlah peserta 33 orang.
Materi pelatihan disampaikan oleh tim pengajar dan fasilitator dari FISIP UI dan The PRAKARSA, yaitu Prof. Dr. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, Budhi Dharma, M.P.P, Victoria Fanggidae, Ph.D, dan Roby Rushandie, M.Sc dengan dukungan fasilitator Ulfiyanti Buchori, S.M.
Dalam sesi pengantar, Prof. Bambang Shergi memperkenalkan prinsip dasar analisis kebijakan berbasis bukti serta pentingnya policy brief sebagai jembatan antara hasil riset dan keputusan kebijakan publik. Peserta dilatih untuk mengidentifikasi permasalahan sosial, memetakan kebutuhan kebijakan, serta merumuskan solusi berbasis data dan analisis empiris.
Sesi PRAKARSA dan LPPSP: Analisis, Komunikasi, dan Penulisan Policy Brief
Pada tanggal 18 dan 19 November 2025, tim gabungan dari The PRAKARSA dan LPPSP FISIP UI memfasilitasi sesi inti pelatihan. Sesi ini meliputi:
- Dasar-Dasar Analisis Kebijakan,
- Analisis Kebijakan Berbasis Bukti,
- Analisis Aktor dan Komunikasi Kebijakan, serta
- Struktur dan Praktik Penulisan Policy Brief.
Para fasilitator dari PRAKARSA dan FISIP UI antara lain, Victoria Fanggidae, Budhi Dharma, dan Roby Rushandie mendorong peserta untuk memahami kebijakan tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari konteks sosial dan politik yang melingkupinya.
Dalam sesi praktik, peserta dibagi dalam kelompok untuk menyusun policy brief terkait isu kebijakan dan program di bidang sosial di daerah masing-masing. Setiap kelompok mempresentasikan hasilnya di hadapan panelis dari FISIP UI dan PRAKARSA, yang memberikan umpan balik mengenai kejelasan argumen, kekuatan analisis, dan strategi advokasi kebijakan.
Mendorong Profesionalisme dan Akuntabilitas Sosial
Melalui program ini, Kementerian Sosial bersama para mitra berharap dapat memperkuat kapasitas pekerja sosial dan penyuluh sosial sebagai analis kebijakan di lapangan. “Pekerja sosial bukan hanya pelaksana, tetapi juga agen perubahan yang perlu mampu menerjemahkan pengalaman lapangan menjadi rekomendasi kebijakan yang berdampak,” ujar John Herman Mampioper, Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura (BBPPKS Regional Papua-Maluku) dalam sambutan penutupannya.
