PRAKARSA Gelar Pelatihan Penulisan Policy Brief untuk Perkuat Kapasitas Analis Kebijakan Daerah

The PRAKARSA bersama Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan pelatihan Analisis Kebijakan dan Penulisan Policy Brief bagi analis kebijakan pemerintah daerah dan stake holders. Kegiatan ini diselenggarakan di Kupang, Nusa Tengga Timur (NTT) selama 2 hari pada Rabu-Kamis (19-20/10/2022). 

Para peserta yang hadir merupakan wakil dari berbagai lembaga pemerintah daerah mulai dari Kesbangpol, Bapeda, dan Bandan Litbang Daerah yang berasal dari 4 provinsi berbeda yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTT dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Kasubdit Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing Kemendagri, Katarina Rambu Babang menyampaikan, dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka menyikapi Pemilihan Umum serentak 2024 mendatang yang membutuhkan kesiapan dari aparatur pemerintah daerah agar mampu menyikapi dan memiliki kemampuan untuk menyusun kebijakan dalam rangka merespon fenemona sosial politik yang disebabkan oleh Pemilu. 

“Kaitannya dengan bagaimana mewaspadai kerawanan Pemilu yang terjadi, dan sebagai catatan di empat wilayah ini juga mempunyai kerawanan Pemilu,” ujar Katarina. 

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol NTT Yohanes Oktavianus menyambut baik penyelenggaraan acara ini. Ia mengaku bahwa khususnya di NTT aparatur daerah yang berkaitan dengan Kesbangpol sangat membutuhkan pelatihan seperti ini. 

“Seperti saat ini, kita ini hanya bisa mencatat-mencatat laporan, tapi tidak bisa menganalisis dan memang diperlukan untuk pelatihan-pelatihan seperti ini. Banyak hal yang kami belum tahu dan memang perlu diberi tahu,” kata Yohanes. 

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif The PRAKARSA Ah Maftuchan menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selalu diberikan oleh Ditjen Polpum Kemendagri atas inisiatif yang dikembangkan PRAKARSA diberbagai kegiatan yang diarahkan untuk bisa memperkuat para analis kebijakan di daerah dalam memproduksi rekomendasi kebijakan. 

“Sehingga bisa menjadi opsi atau acuan dalam penyusunan kebijakan di daerah masing-masing,” tutur Maftuchan. 

Pada kesempatan ini, Maftuchan juga Kembali menyinggung pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk bisa memantik atau memberikan stimulasi bagi analis kebijkan daerah agar memulai memperkuat evidence policy making process

“Artinya memperkuat proses penyusunan kebijakan di tempat kerjanya masing-masing agar berbasis bukti, agar berbasis kondisi faktual, data-data faktual yang itu bisa dipertanggungjawabkan baik secara politik maupun secara tehnokratik dan secara ilmu pengetahuan,” tutup Maftuchan. 

Kami menggunakan cookie untuk memberikan Anda pengalaman terbaik.