JAKARTA – Keterbukaan data dinilai menjadi elemen penting dalam mendorong pembangunan yang lebih transparan, inklusif, dan berkelanjutan. Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Open Data Partnership Forum (ODPF) 2026 yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, pada Rabu (6/5/2026).
Forum yang diselenggarakan oleh Puskaha Indonesia bersama Kementerian Dalam Negeri, Stranas PK, dan The PRAKARSA ini mempertemukan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, media, dan sektor swasta untuk mendiskusikan pemanfaatan data terbuka dalam mendukung pembangunan daerah dan industri hijau.
Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif The PRAKARSA Victoria Fanggidae, menilai bahwa keterbukaan data tidak lagi dapat dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif, melainkan fondasi penting dalam proses pengambilan kebijakan publik.
“Data bukan hanya syarat administratif atau persyaratan di atas kertas, tetapi sudah menjadi infrastruktur strategis yang menentukan bagaimana suatu kebijakan dirancang, bagaimana program diimplementasikan, dan bagaimana akuntabilitas sistem itu dibangun,” ujar Ria.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka regulasi yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun dalam praktiknya, keterbukaan data masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya interoperabilitas data antarinstansi hingga keterbatasan aksesibilitas dan utilisasi data.
Menurutnya, persoalan tersebut menjadi semakin penting dalam isu-isu lintas sektor seperti transisi energi dan industri hijau yang membutuhkan integrasi data dari berbagai bidang.
“Di sektor industri, ada emisi, penggunaan energi, efisiensi sumber daya, yang tanpa keterbukaan dan integrasi data lintas sektor itu kebijakan yang dihasilkan cenderung parsial, tidak sinkron, tidak sinergi, dan sulit dievaluasi dampaknya secara menyeluruh pada level hasil atau outcome,” tambahnya.
Sementara itu, peneliti The PRAKARSA Bintang Aulia Lutfi, menyoroti pentingnya data terbuka dalam membaca kondisi pembangunan secara lebih utuh, terutama di tingkat daerah. Ia menilai berbagai indikator makro sering kali belum mampu menangkap realitas sosial dan ketenagakerjaan yang terjadi di lapangan.
“Mungkin memang angka pengangguran turun, namun kualitas penyerapan tenaga kerja masih menjadi tantangan karena proporsi pekerja di sektor informal terus meningkat hingga hampir 60 persen,” ujar Bintang.
Ia juga menekankan bahwa keterbukaan data seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman atau beban bagi pemerintah maupun institusi lainnya, melainkan instrumen evaluasi kebijakan.
“Dengan data yang terbuka ini menjadi instrumen untuk mengoreksi kebijakan. Apakah kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan ditetapkan saat ini perlu diselaraskan atau dikoreksi atau memang perlu alternatif-alternatif kebijakan,” katanya.
Melalui forum ini, para peserta mendorong penguatan integrasi dan standarisasi data lintas sektor, sekaligus memperkuat kolaborasi multipihak dalam membangun ekosistem data terbuka yang lebih transparan dan dapat dimanfaatkan bersama untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.