Yogyakarta, 30 Mei 2026 – Kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil dari berbagai wilayah di Indonesia menggelar forum nasional bertajuk Konferensi Republik: Meneguhkan Civil Society Pilar Republik di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (30/5). Forum yang diikuti lebih dari 500 peserta ini mempertemukan aktivis, akademisi, tokoh nasional, dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas berbagai tantangan tata kelola negara serta memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan bernegara.
The PRAKARSA menjadi salah satu organisasi masyarakat sipil dan lembaga think tank yang mendukung penyelenggaraan konferensi tersebut. Bersama dengan kelompok masyarakat sipil lainnya, The PRAKARSA memiliki keprihatinan yang sama terhadap sejumlah persoalan yang dinilai mengemuka dalam tata kelola negara saat ini, mulai dari penyempitan ruang sipil, resentralisasi kekuasaan, militerisasi, korupsi yang semakin terbuka, pelanggaran aturan kenegaraan, pengelolaan fiskal yang tidak disiplin, hingga meningkatnya kesenjangan dan menurunnya kesejahteraan masyarakat.
Dalam konferensi tersebut, Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Victoria Fanggidae, menjadi salah satu narasumber pada Panel C bertema Model Ekonomi Kolektif dan Demokrasi Ekonomi. Ia menyampaikan presentasi berjudul Fondasi Filosofis Keadilan Ekonomi bersama ekonom UGM Revrisond Baswir, Ahmad Heri Firdaus (Indef), P. Mulkillah Ahmad (Kolektif), dan Nadia Restu Utami (Lab 45).
Victoria menjelaskan bahwa kesenjangan yang terjadi saat ini merupakan bentuk ketidakadilan ekonomi atau ketidakadilan distributif sebagaimana dijelaskan dalam konsep keadilan ekonomi John Rawls. Ia mencontohkan sistem perpajakan Indonesia yang masih cenderung regresif serta perlunya perluasan jaminan sosial dan penerapan pajak kekayaan bagi kelompok superkaya sebagai upaya mewujudkan distribusi kesejahteraan yang lebih adil, sebagaimana yang pernah diteliti dan diadvokasikan oleh The PRAKARSA.
“Pajak kekayaan dan perluasan perlindungan sosial merupakan bagian dari instrumen untuk memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata oleh seluruh warga negara,” ujar Victoria dalam paparannya.
Selain membahas isu keadilan ekonomi, konferensi yang menghadirkan tujuh panel diskusi dan puluhan narasumber tersebut juga merumuskan tiga tuntutan utama, yakni mengembalikan kedaulatan masyarakat sipil, membangun formasi baru republik untuk memulihkan kepercayaan publik, serta menyatukan seluruh kekuatan sipil di Indonesia.
Sebagai tindak lanjut, forum memberikan mandat kepada Ketua Umum Panitia Sudirman Said dan Sekretaris Jenderal Yanuar Nugroho untuk menggelar rapat kerja nasional guna menyusun langkah-langkah konkret pascakonferensi. Salah satu agenda yang akan didorong adalah penyusunan Buku Putih yang memuat gagasan mengenai arah pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat dan keberlanjutan lingkungan.
Konferensi Republik berlangsung selama satu hari dan ditutup dengan pernyataan bersama serta pagelaran seni. Forum ini juga menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam mengawal demokrasi, keadilan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
