Bandung, The PRAKARSA lembaga penelitian dan advokasi kebijakan yang diwakili oleh Herni Ramdlaningrum (Program Manager The PRAKARSA) dan Darmawan Prasetya (Social Policy Officer The PRAKARSA) berkesempatan menjadi fasilitator Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) penyusunan draft Peraturan Gubernur terkait Kelanjutusiaan Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada 06 November 2023.
The PRAKARSA sangat mengapresiasi inisiasi kebijakan kelanjutusiaan. Kegiatan DKT ini merupaka pertemuan awal dalam proses perumusan peraturan gubernur dengan tujuan memetakan permasalahan lanjut usia, peran dinas dan lembaga terkait, dan mengidentifikasi peluang pengembangan program untuk mengatasi masalah kelanjutusiaan di Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa pemangku kebijakan di wilayah Provinsi Jawa Barat seperti Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (BP2D) Provinsi Jawa Barat, LLI Jawa Barat, dan Forum LKS LU Provinsi Jawa Barat.
“Penyusunan Peraturan Gubernur ini merupakan komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk hadir mengatasi permasalahan lansia di wilayah Jawa Barat, harapannya, program yang terbentuk nantinya dapat mewujudkan mimpi hidup lansia yang sejahtera, bermartabat, dan mandiri”. Ungkap Hanif, Biro Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pada saat kegiatan, seluruh peserta diminta untuk mengidentifikasi permasalahan lansia yang tinggal disekitar tempat tinggal masing-masing. Beberapa isu yang muncul adalah permasalahan terkait penelantaran, akses Kesehatan yang belum memprioritaskan lansia, fasilitas publik yang belum ramah lansia, dan isu perlindungan lansia dari segala bentuk kekerasan.
Pada sesi selanjutnya, peserta diminta untuk mengidentifikasi bentuk intervensi yang sedang dilakukan dari masing-masing dinas dan lembaga terkait dalam mengatasi permasalahan yang sudah disebutkan sebelumnya.
Identifikasi permasalahan dan bentuk intervensi yang telah dilakukan dapat membantu pemerintah dalam memetakan permasalahan yang sedang terjadi pada kelompok lansia di wilayah Jawa Barat.
“Pemetaan permasalahan lansia, tanggung jawab dan peran lembaga bapak/ibu dapat membantu tim penyusun dokumen peraturan gubernur untuk mendapatkan informasi dasar terkait karakteristik permasalahan lansia di Provinsi Jawa Barat” ungkap Herni, Program Manager The PRAKARSA.
Diskusi terkait analisa dokumen Peraturan Daerah No 1 tahun 2023 Provinsi Jawa Barat tentang Kelanjutusiaan juga dilakukan. Analisa dokumen PERDA difokuskan pada pasal-pasal yang perlu diturunkan dalam peraturan teknis dengan harapan bahwa kebijakan dan program yang telah disusun nantinya dapat bermanfaat bagi lansia dan keluarganya di Jawa Barat.
Setelah menganalisis setiap pasal, kemudian ditutup dengan identifikasi implikasi kebijakan yang perlu dilakukan oleh masing-masing dinas dan lembaga terundang apabila PERDA tersebut akan diturunkan dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang Kelanjutusiaan. Kami berharap inisiasi kebijakan kelanjutusiaan dapat dilakukan juga di Provinsi lainnya di Indonesia untuk mewujudkan perlindungan universal.
