Tiga lembaga think tank ekonomi dan kebijakan publik merilis pernyataaan sikap setelah demonstrasi dan kericuhan yang terjadi di sejumlah wilayah.
Penulis: Ilona Estherina
TIGA lembaga riset ekonomi dan kebijakan publik merilis pernyataan sikap setelah demonstrasi pecah di sejumlah wilayah. Mereka, yakni Indef, Core Indonesia dan The Prakarsa. Para ekonom menilai kericuhan yang terjadi mencerminkan kegagalan pemerintah mengelola ekonomi yang berkeadilan.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan bentuk kekacauan dan penjarahan saat ini merupakan akumulasi kekecewaan, kemarahan, dan frustasi kelompok masyarakat. “Khususnya kalangan menengah bawah. Terlepas dari ada motif-motif politik di belakangnya,” ucapnya dalam diskusi publik yang digelar ketiga lembaga secara daring pada Senin, 1 September 2025.
Menurut Faisal, terdapat permasalahan mendasar mengenai kesejahteraan dan keadilan yang selama ini belum diatasi dengan baik. “Ini menjadi api dalam sekam yang akan mudah menyulut emosi masyarakat.”
Para ekonom menilai prioritas fiskal dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026 belum berpihak pada rakyat. Contohnya pemangkasan transfer ke daerah (TKD) yang menyebabkan lonjakan kenaikan pajak. Di satu sisi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) justru menerima tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan.
Selain itu, anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tahun depan dialokasikan Rp 145,6 triliun, melampaui Kementerian Kesehatan Rp 114 triliun. Begitu pula dengan program makan bergizi gratis (MBG) yang mengambil porsi signifikan dari anggaran pendidikan.
Tiga lembaga juga menyoroti ketimpangan ekonomi yang makin lebar, hingga krisis ketenagakerjaan yang diperparah dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di mana-mana. “Tindakan kekerasan oleh aparat hanya memperburuk citra pemerintah yang gagal dalam memahami akar masalah struktural ekonomi,” demikian tertulis dalam rilis pernyataan sikap Indef, Core Indonesia dan The Prakarsa.
Berikut 5 poin tuntutan yang disampaikan para ekonom kepada pemerintah dan DPR.
1. Keadilan Fiskal dan Transparansi Anggaran
- Moratorium penambahan beban pajak masyarakat seperti PPN dan PBB di tengah kondisi daya beli yang melemah, khususnya di kalangan menengah-bawah.
- Segera terapkan pajak kekayaan kepada kelompok super kaya sebagai bentuk redistribusi dan penurunan ketimpangan sosial ekonomi.
- Revisi kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang memicu lonjakan pajak dan retribusi daerah.
- Terapkan participatory budgeting dengan melibatkan masyarakat, termasuk kelompok rentan dalam proses perencanaan anggaran.
2. Rebalancing Prioritas Belanja Negara
- Realokasi anggaran belanja tidak produktif (termasuk penambahan insentif bagi pejabat pemerintah, anggota DPR dan belanja militer) menuju penguatan sektor nil dan penciptaan lapangan kerja.
- Evaluasi kenaikan anggaran pertahanan untuk diperioritaskan pada pendidikan, kesehatan, dan riset.
- Efisiensi anggaran diarahkan untuk stimulasi konsumsi dalam negeri dan penciptaan lapangan kerja berkualitas.
- Segera berikan bantuan sosial (bansos) tunai kepada masyarakat miskin dan tak mampu lewat realokasi anggaran Kopdes Merah Putih dan MBG.
3. Perlindungan Komprehensif Pekerja dan Masyarakat Terdampak Aktivitas Bisnis
- Pengembangan kerangka decent work yang menjamin upah jam kerja layak, serta keselamatan kerja.
- Pembentukan regulasi setingkat Undang-undang untuk perlindungan dan kesejahteraan pekerja platform digital dengan skema tripatrit.
- Integrasi yung lebih luas para pekerja ke dalam skema BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dengan mekanisme dan kontribusi yang proporsional.
- Jalankan program padat karya tunai secara masif yang menyasar angkatan kerja muda, angkatan kerja yang ter-PHK dan kelompok pengangguran lainnya.
- Akselerasi kepastian hukum yang mengintegrasikan stardar bisnis, HAM, dan lingkungan, untak menciptakan investasu yang, menjamin perlindungan hak masyarakat dan kelestarian ekologis.
4. Rebalancing Prioritas Belanja Negara
- Stimulasi sektor riil guna menciptakan lapangan kerja formal dan layak serta mengurangi dominasi ekonomi informal yang rentan.
- Akselerasi transisi 59 persen pekerja informal ke sektor formal melalui kemudahan regulasi dan insentif fiskal.
- Koreksi arah kebijakan ekonomi dari sentralistik menuju ekonomi kerakyatan dan demokratis.
- Realokasi investasi dari sektor ekstraktif yang merusak lingkungan menuju industri berkelanjutan yang mengungkit pertumbuhan jangka panjang.
5. Akuntabilitas dan Transparansi Kebijakan
- Membangun kepercayaan publik melalui transparansi kebijakan fiskal dan akuntabilitas penggunaan anggaran.
- Evaluasi menyelaruh RAPBN 2026 dengan melibatkan partisipasi publik untuk memastikan alokasi anggaran berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Sumber: Tempo.co