WHO Harus Melibatkan Organisasi Masyarakat Sipil secara Bermakna dalam World Health Assembly 77 th

Jakarta, The PRAKARSA – The PRAKARSA lembaga penelitian dan advokasi kebijakan publik terlibat dalam kegiatan konsultasi publik untuk memberikan masukan kepada perwakilan negara yang sedang bernegoisasi di World Health Assembly (WHA) ke-77 tanggal 27 May – 1 June 2024 mendatang di Genewa.

Pada WHA ke-77, terdapat empat isu utama yang akan dibahas antara lain yakni 1) Satu miliar lebih orang mendapat manfaat dari cakupan kesehatan universal (UHC), 2) Satu miliar orang lebih terlindungi dari keadaan darurat Kesehatan, 3) Satu miliar lebih orang menikmati lebih baik kesehatan dan kesejahteraan, dan 4) WHO yang lebih efektif dan efisien memberikan dukungan yang lebih baik kepada negara-negara.

Lebih dari 20 organisasi masyarakat sipil yang fokus terhadap isu Kesehatan hadir untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Bukan hanya CSO, hadir juga perwakilan kementerian luar negeri untuk turut mendengarkan berbagai masukan yang diberikan.

CSO memberikan beberapa masukan terhadap draf Pandemic Agreement, di antaranya menekankan agar tata kelola pandemi global lebih berkeadilan dan merefleksikan kebutuhan individu dan/komunitas terdampak. Kemudian, dalam dokumen kesepakatan perlu secara eksplisit mengidentifikasi kelompok-kelompok rentan yang tidak terbatas pada disabilitas, gender dan masyarakat adat.

WHO juga perlu secara eksplisit membentuk komite implementasi dan kepatuhan yang independen, di mana di dalamnya ada pelibatan bermakna masyarakat sipil dan kelompok rentan sebagai keterwakilan dari berbagai kelompok negara dalam mengawasi kepatuhan negara.

Di dalam forum, CSO berharap Pandemic Agreement dan amandement International Health Regulation (IHR) dapat segera di sahkan dengan memperhatikan masukan masyarakat sipil agar lebih inklusif dan setara.

Kami menggunakan cookie untuk memberikan Anda pengalaman terbaik.