Indeks Kemiskinan Multidimensi: Memotret Wajah-Wajah Kemiskinan di Indonesia

Hingga saat ini, kemiskinan di Indonesia masih diukur melalui satu dimensi saja, yakni dimensi rata-rata pengeluaran per kapita per bulan. Pengukuran ini lebih dikenal dengan pengukuran dimensi moneter. Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. BPS memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Padahal, kemiskinan bukan semata terkait konsumsi atau pengeluaran namun lebih dari sekadar kekurangan uang. Mengukur kemiskinan melalui dimensi pendapatan saja tidak cukup mewakili keadaan kaum miskin.

Sementara itu, kelompok miskin seringkali mendeskripsikan kemiskinan tidak sebatas pada uang yang mereka miliki, tetapi juga masalah kurangnya akses pendidikan, akses kesehatan, tempat tinggal, akses air bersih dan lain sebagainya. Pandangan inilah yang melatari perlunya pengukuran kemiskinan dengan pendekatan multidimensi yang memandang bahwa kemiskinan bukan semata terkait kemampuan konsumsi. Pendekatan multidimensi juga diyakini lebih mencerminkan keadaan riil kelompok miskin. Melalui Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM), masalah kemiskinan akan terlihat lebih holistik dan detail sehingga dapat diketahui berbagai dimensi yang berkontribusi terhadap terjadinya kemiskinan. Data resmi yang dirilis oleh BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2018 sebanyak 25,67 juta orang (9,66 persen dari total penduduk Indonesia). Artinya, persentase penduduk miskin menurun jika dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang berada pada angka 10,12 persen (26,58 juta orang). Dari September 2017 – September 2018, sebanyak 0,91 juta orang berhasil dientaskan dari garis kemiskinan. Angka kemiskinan satu digit ini merupakan angka terendah sepanjang sejarah. Tentu saja, pencapaian ini patut diapresiasi sebagai hasil kerja pemerintah dan seluruh pihak dalam pengurangan angka kemiskinan.

Angka kemiskinan satu digit tersebut disambut antusias publik meskipun ada kelompok-kelompok yang menganggap bahwa data tersebut tidak mencerminkan realitas yang ada di lapangan. Oleh sebab itu, Perkumpulan PRAKARSA melakukan penghitungan kemiskinan multidimensi/IKM untuk menguji angka kemiskinan moneter versi pemerintah. Pendekatan IKM dapat menjadi komplemen dari pengukuran kemiskinan moneter yang dilakukan oleh BPS. Dalam Policy Brief ini, Perkumpulan PRAKARSA akan menyajikan hasil pengukuran kemiskinan melalui pendekatan multidimensi dari tahun 2015-2018 yang mecakup tiga dimensi yaitu standar hidup, pendidikan dan kesehatan secara simultan. Policy Brief ini juga menawarkan berbagai rekomendasi kebijakan yang akan menjadi menu kebijakan dalam upaya penanggulangan masalah kemiskinan di tanah air.

Selengkapnya: DOWNLOAD DISINI

Add Comment