Penelitian ini mengkaji kebijakan insentif dan hak asasi manusia (HAM) di rantai pasok perikanan ASEAN, menyoroti kompleksitas antara peningkatan produksi perikanan dan perlindungan HAM. Dengan ASEAN sebagai pemain utama dalam produksi dan ekspor ikan, pertumbuhan industri ini membawa tantangan signifikan terhadap keberlanjutan dan pemenuhan HAM. Kebijakan insentif pemerintah di negara pengekspor seperti Indonesia, Vietnam, dan Thailand berperan penting dalam ekspansi industri perikanan, tetapi fokus yang berlebihan pada peningkatan kapasitas tanpa mempertimbangkan keberlanjutan dapat memperburuk masalah seperti penangkapan ikan berlebihan, kerja paksa, dan kondisi kerja yang tidak manusiawi.
Kajian ini menekankan pentingnya ratifikasi dan implementasi konvensi internasional terkait HAM untuk memperkuat perlindungan di sektor perikanan. Meskipun Thailand telah mengambil langkah maju dengan rencana aksi nasional mengenai bisnis dan HAM, masih terdapat kekurangan dalam kebijakan spesifik di negara-negara ASEAN lainnya. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi dampak kebijakan insentif terhadap pemenuhan HAM, termasuk aspek-aspek kerja paksa dan kondisi kerja eksploitatif.
Hasil penelitian menunjukkan kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan aspek HAM dalam pembuatan dan implementasi kebijakan insentif. Penelitian ini juga mendorong penerapan uji tuntas HAM oleh perusahaan dalam rantai pasok dan memperkuat kerangka regulasi. Ratifikasi konvensi internasional terkait HAM diidentifikasi sebagai langkah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan insentif tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga melindungi pekerja dan masyarakat dari eksploitasi. Dengan fokus pada pemenuhan HAM dan keberlanjutan, ASEAN dapat mempromosikan industri perikanan yang adil dan bertanggung jawab, menghormati hak asasi manusia, dan menjaga kelestarian ekosistem laut.
Baca selengkapnya di sini: