Sektor perikanan Indonesia menyumbang USD 27 miliar bagi ekonomi nasional, dengan kontribusi 2,6% terhadap PDB—lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga. Namun, tingginya produksi tidak menjamin keberlanjutan jangka panjang. Tantangan seperti overfishing, praktik penangkapan ilegal (IUU Fishing), dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) memperburuk kondisi ekosistem laut dan kesejahteraan pekerja di sepanjang rantai pasok. Masyarakat pesisir, yang bergantung pada sektor ini, menghadapi tingkat kemiskinan lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Kebijakan insentif fiskal, yang saat ini didominasi oleh subsidi bahan bakar, cenderung memperburuk eksploitasi sumber daya tanpa meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil. Lebih dari 82% nelayan kecil tidak mendapatkan akses terhadap subsidi ini, sementara alokasi untuk program konservasi dan perlindungan sosial masih sangat terbatas. Reformasi kebijakan diperlukan untuk mendukung keberlanjutan sektor perikanan, melindungi pekerja, dan memastikan distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat pesisir.
Baca selengkapnya Policy Brief volume 50 yang berjudul “Mendorong Keadilan: Reformasi Insentif Pemerintah dalam Sektor Perikanan untuk Kesejahteraan Pekerja dan Keberlanjutan” berikut ini: