Jakarta, 28 Oktober 2026 – The PRAKARSA turut berkontribusi dalam proses antarpemerintah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Beyond GDP, sebuah inisiatif global untuk mengembangkan pendekatan pengukuran kemajuan pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat, ketimpangan, dan keberlanjutan lingkungan.
Pada Agustus 2026, The PRAKARSA menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Sekretariat Beyond GDP PBB. Masukan tersebut menekankan pentingnya mengubah cara keberhasilan pembangunan dinilai, dari sekadar pertumbuhan ekonomi menuju peningkatan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan.
The PRAKARSA menegaskan bahwa pertumbuhan PDB tidak selalu mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung bersamaan dengan meningkatnya ketimpangan, terbatasnya akses terhadap layanan publik, serta memburuknya kondisi lingkungan. Karena itu, pengukuran kemajuan pembangunan perlu memperhatikan siapa yang memperoleh manfaat pertumbuhan dan bagaimana manfaat tersebut didistribusikan.
Sejumlah gagasan yang disampaikan The PRAKARSA kini tercermin dalam Elements Paper yang disusun sebagai dasar pembahasan lebih lanjut dalam proses antarpemerintah Beyond GDP.
Dokumen tersebut menegaskan bahwa tujuan Beyond GDP bukan sekadar mengembangkan indikator statistik baru, melainkan memperkuat proses pengambilan keputusan kebijakan. Salah satu arah yang mengemuka adalah mengintegrasikan ukuran pembangunan multidimensi ke dalam perencanaan nasional, penganggaran, alokasi sumber daya publik, serta evaluasi kebijakan.
Arah ini sejalan dengan rekomendasi The PRAKARSA agar indikator Beyond GDP digunakan untuk menilai dampak kebijakan fiskal dan pembangunan terhadap kesejahteraan, ketimpangan, kualitas pekerjaan, dan keberlanjutan lingkungan.
Mendorong Keadilan dalam Pembiayaan Pembangunan
Selain penerapan di tingkat nasional, The PRAKARSA menyoroti pentingnya penggunaan Beyond GDP dalam tata kelola pembiayaan pembangunan internasional.
Selama ini, pendapatan per kapita masih menjadi salah satu ukuran utama dalam menentukan akses negara terhadap berbagai skema pembiayaan pembangunan. Padahal, ukuran tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kerentanan ekonomi, ketimpangan, kapasitas fiskal, maupun kebutuhan pembangunan suatu negara.
Dalam rekomendasinya, The PRAKARSA mendorong agar pendekatan Beyond GDP dapat memperkuat keadilan dalam akses pembiayaan pembangunan, khususnya bagi negara berkembang. Namun, penerapannya tidak boleh menciptakan persyaratan baru yang justru membatasi akses negara-negara tersebut terhadap sumber pendanaan.
Isu ini juga muncul dalam Elements Paper, yang membuka ruang bagi penggunaan ukuran pembangunan multidimensi untuk melengkapi pendekatan berbasis pendapatan dalam pengambilan keputusan pembiayaan internasional.
Dari Pengukuran Menuju Perubahan Kebijakan
Bagi The PRAKARSA, keberhasilan agenda Beyond GDP pada akhirnya harus dinilai dari kemampuannya memengaruhi kebijakan dan distribusi sumber daya, bukan dari banyaknya indikator baru yang dihasilkan.
Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini relevan untuk mendorong evaluasi pembangunan yang lebih memperhatikan kualitas pekerjaan, pemerataan kesejahteraan, akses terhadap layanan publik, dan keberlanjutan lingkungan, di samping capaian pertumbuhan ekonomi.
The PRAKARSA juga menekankan pentingnya menjaga kepemilikan nasional atas proses implementasi Beyond GDP serta memastikan negara berkembang memperoleh dukungan teknis dan pendanaan yang memadai.
Meskipun Elements Paper telah mencerminkan sejumlah gagasan yang sejalan dengan rekomendasi The PRAKARSA, dokumen tersebut masih menjadi dasar pembahasan lebih lanjut dan belum merupakan kesepakatan final negara-negara anggota PBB.
Ke depan, The PRAKARSA akan terus mencermati perkembangan proses Beyond GDP, khususnya untuk mendorong agar keadilan fiskal, pengurangan ketimpangan, dan kebutuhan pembiayaan negara berkembang memperoleh perhatian yang memadai dalam kerangka pembangunan global.
Melalui keterlibatan ini, The PRAKARSA berupaya memperkuat kontribusi masyarakat sipil Indonesia dalam mendorong tata kelola pembangunan internasional yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.