Bandung, 7 & 8 Oktober 2021: Platform Dialog Multi Pemangku Kepentingan untuk Keterlibatan Diaspora resmi diluncurkan pada hari Kamis, 7 Oktober 2021. Platform ini diharapkan dapat memfasilitasi dialog dan kolaborasi berkelanjutan serta membuat rekomendasi kebijakan dengan pendekatan dari ‘bawah ke atas’ atau bottom-up approach, yang diselenggarakan oleh sekelompok komunitas ‘akar rumput’ atau grassroots yang menamakan diri sebagai the Collective Leadership Specialists Indonesia (CLSI).
Terbentuknya platform ini merupakan langkah konkret dari bertemunya para pegiat isu diaspora Indonesia dari berbagai kalangan, seperti perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dewan Jaminan Sosial Nasional Indonesia (DJSN), Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Indonesian Diaspora Network United (IDN-U), Indonesian Diaspora Network Global (IDN-G), Diaspora Connect, Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), The PRAKARSA, serta GIZ Indonesia. Pelatihan selama kurun waktu 6 (enam) bulan yang didukung oleh Program Migrasi & Diaspora (PMD) GIZ Indonesia ini membahas diantaranya topik-topik seputar kepemimpinan kolektif, tata Kelola migrasi, serta isu-isu diaspora. Pelatihan ini sendiri dibawakan oleh tim dari Collective Leadership Institute (CLI) yang berbasis di Jerman.
Hari pertama dialog yang diselenggarakan pada hari Kamis, 7 Oktober 2021, bertajuk ‘Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Peningkatan Kartu Diaspora dan Keterlibatan Diaspora untuk Visi Pembangunan Indonesia 2030’ mempertemukan perwakilan dari kalangan pemerintahan, seperti Kementerian Luar Negeri; KSP; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS); Kementerian Keuangan; Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; serta Kementerian Dalam Negeri. Para perwakilan dari institusi pemerintahan ini diundang untuk membahas isu terkait dengan visi untuk mengoptimalkan kontribusi diaspora terhadap visi pembangunan Indonesia 2030.
Kontribusi dari para diaspora ini dianggap dapat menjadi proyek percontohan yang dapat mendukung pelindungan, pembinaaan dan pemberdayaan para diaspora. Untuk memastikan diskusi yang terbuka, hari pertama forum ini dilakukan secara closed-door nature. Para perwakilan pemerintah terkait juga turut memberikan penjabaran mengenai kebijakan serta tata kelola pelaksanaan program Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN). “Forum ini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk duduk bersama membahas tentang pentingnya keberlanjutan kerja sama dalam bidang diaspora untuk pembangunan Indonesia” (Abetnego, KSP). Tidak hanya mengenai strategi dan tujuan bersama yang tepat, diskusi ini juga menjadi wadah bagi pemangku kepentingan untuk mengemukakan tantangan-tantangan yang berpotensi akan dihadapi dalam kelanjutan program. Selain itu, diskusi juga telah menyentuh pengupayaan integrasi data diaspora melalui program yang sudah berjalan serta target yang ingin dicapai. Diskusi ini diharapkan akan menjadi tahapan awal yang dapat menjadi peta jalan nasional agar terdapat keselaran dan kesinambungan dalam kolaborasi antar sektor dan kementerian terkait.
Pada hari kedua di hari Jumat, 8 Oktober 2021, Dialog Multipihak menjadi menjadi forum intelektual publik yang mengundang beberapa tokoh dari kalangan pejabat pemerintah maupun non-pemerintah untuk menyuarakan aspirasi diaspora Indonesia, memaparkan potensi keterlibatan diaspora untuk turut serta memajukan pembangunan negara, serta sebagai upaya untuk membuka jalan bagi kolaborasi yang konstruktif dan berwawasan ke depan. Di sesi kedua, beberapa aktor kunci yang diundang diantaranya adalah: Siti N. Mauludiah, Penasihat Khusus Menteri Luar Negeri Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat di Luar Negeri; Dr. Dino Patti Djalal, Ketua Dewan Pembina IDN-G; Laksdya TNI Dr. Ir. Harjo Susmoro, S.Sos, S.H, M.H, M.Tr selaku Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (WANTANNAS); Prof. Susi Dwi Hariyanti, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Padjajaran; serta Dr. Muhammad Aziz, Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I-4).
Sesi dialog ini juga digunakan sebagai sarana untuk menyatukan pemahaman akan definisi dan fungsi serta operasional diaspora sebagai garda terdepan bagi Indonesia di mata internasional. Dalam rangka mendapatkan pemahaman lebih lanjut mengenai hambatan yang dihadapi diaspora, sesi ini juga mencakup evaluasi program yang sudah ada. Selain mendalami strategi yang sudah ada untuk memfasilitasi para diaspora di akar rumput, diskusi juga menyentuh beberapa komunitas diaspora yang dianggap telah dan akan berkontribusi terhadap visi Indonesia Emas 2045.
Rangkaian sesi forum dialog yang dilaksanakan selama dua hari ini diakhiri dengan kesimpulan bahwa agenda yang akan diprioritaskan dalam strategi untuk melibatkan diaspora untuk pembangunan Indonesia 2030 adalah pengumpulan dan penguatan data diaspora agar dapat menstimulasi kebijakan yang tepat sasaran dan bukan berasal dari asumsi semata. Sementara strategi pelibatan diaspora akan terus dirancang, program-program yang ada diharapkan dapat terus dijalankan secara ideal dan realistis.
Tayangan ulang dari forum dialog dapat disaksikan melalui kanal Youtube Diaspora Indonesia dengan tautan https://youtu.be/0qnSa6RcKyA
Sementara itu, inisiasi dan platform hub yang bernama Collective Leadership Specialists Indonesia (CLSI) akan resmi diluncurkan pada bulan November 2021 mendatang.
Dokumentasi kegiatan:
Dokumentasi kegiatan: Kamis-Jumat, 7-8 Oktober 2021
Ruang Rosella, Hotel Pullman Bandung.
