Jakarta, The PRAKARSA – Pada Agustus 2023 lalu, Lembaga Riset dan Advokasi Kebijakan Publik The PRAKARSA meluncurkan laporan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) di Indonesia 2012-2021. Hasil pengukuran IKM menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin multidimensi sekitar 80 juta jiwa, dari 120,1 juta jiwa pada tahun 2012, turun menjadi 38,95 juta jiwa di tahun 2021. Bertempat di The Sultan Hotel Jakarta pada Rabu, 9 Agustus 2023.
Menurut Direktur Eksekutif PRAKARSA, Ah Maftuchan, studi IKM dapat memberkan penjelasan mendalam tentang bagaimana dan dalam konteks apa seseorang menjadi miskin. “Dengan demikian, kita akan mampu menjawab pertanyaan klasik ‘siapa itu yang miskin?” ujar Maftuchan, Rabu (9/8/2023).
Menurutnya, Indonesia perlu segera mengadopsi pendekatan kemiskinan multidimensi agar pemerintah dapat melihat kemiskinan secara lebih objektif dan dapat menentukan intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan secara lebih efektif dan berdampak. “Studi IKM yang kita telah lakukan adalah bagian dari kampanye kami dengan harapan kedepannya IKM digunakan sebagai pendekatan resmi pemerintah dalam melakukan intervensi penanggulanan kemiskinan di Indonesia,” jelas Maftuchan.
Laporan IKM mendapat sambutan yang baik dari berbagai pihak, utamanya pemerintah daerah yang mengaku terbantu atas hasil studi ini. Karena selain memotret kemiskinan secara nasional, studi IKM ini juga menyertakan potret kemiskinan multidimensi sampai pada level provinsi.
Kabid Kebijakan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Jawa Tengah, Edi Wahyono, saat melakukan kunjungan di kantor PRAKARSA menyampaikan apresiasi dan menjelaskan bahwa studi IKM dapat membantu pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan pengentasan kemiskinan. “Penelitian IKM di tingkat provinsi sangat berguna untuk membantu pemerintah daerah dalam menentukan prioritas anggaran, perencanaan kebijakan yang tepat sasaran, dan pencapaian SDGs di level kabupaten/kota,” terang Edi, Senin (4/9/2023).
Selain itu, hal yang sama juga datang dari pemerintah daerah Kalimantan Utara, melalui surat resmi Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kalimantan Utara, Bertius, menganyampaikan apresiasi atas studi IKM yang telah dilakukan PRAKARSA (15/12/2023).
“Dokumen IKM akan sangat bermanfaat dan sebagai rujukan kebijakan dan program pemerintah khususnya dalam penyusunan dokumen perencanaan penanganan kemiskinan multidimensi di daerah,” tulis Bertius.
Sementara itu, Profesor Hilman Latief, Bendahara Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan, studi IKM yang dilakukan oleh PRAKARSA telah memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana seharusnya kemiskinan itu diterjemahkan dan didefinisikan secara jelas.
Hilman menjelaskan bahwa saat ini Muhammadiyah masih memiliki tugas besar tentang bagaimana seharusnya persyarikatan melihat dan mendefinisikan kemiskinan. Karena bagaimanapun Muhammadiyah melalui lembaga amil zakat yang ada punya peran dalam satu proses pengentasan kemiskinan. Menurutnya, IKM merupakan definisi kemiskinan yang selama ini dicari dan sepertinya cocok dengan yang akan dirumuskan oleh Muhammadiyah.
“Dalam konteks Persyarikatan Muhamadiyah masih punya tugas besar mendefinisikan dan mengukur sebetulnya yang akan kita maksudkan dengan kemiskinan itu seperti apa dengan indikator-indikator apa saja dan model intervensi yang bagaimana,” tuturnya, saat menjadi Keynote Speaker dalam acara diskusi reflektif bertajuk “Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia: Apa Peran Lembaga Zakat?” yang diselenggarakan oleh Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LazisMu). Pada Jumat (29/12/2023).
Pada kesempatan yang sama, Program Manager PRAKARSA, Herni Ramdlaningrum menjelaskan bahwa kemiskinan adalah sebuah fenomena multidemensi. IKM merefleksikan deprivasi terhadap kapabilitas yang dialami oleh masyarakat miskin, seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. IKM bertujuan memotret kondisi kemiskinan secara lebih holistik. Hal itu bukan dalam rangka menghilangkan pengukuran-kemiskinan dengan pendekatan moneter, tetapi memberikan pandangan yang lebih luas dan terukur dalam mengurangi segala aspek kemiskinan.
“Pendekatan pengukuran IKM menganalisis dimensi-dimensi dari banyak hal. Konsep kemiskinan multidimensi menawarkan analisis yang mendalam tentang situasi kemiskinan. Karena tidak tunggal berarti ada banyak situasi atau multidimensi,” tutup Herni.
PRAKARSA juga terus mendukung pemerintah di tingkat Provinsi untuk mengadopsi pendekatan pengukuran kemiskinan multidimensi. Saat ini, salah satu Pemerintah Provinsi yang sudah mulai mengadopsi pendekatan ini adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pengentasan kemiskinan ekstrem di Jakarta.
