Koalisi Ketenagakerjaan mendapatkan kesempatan melakukan pembicaraan kebijakan dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan jajarannya. Selain memperkenalkan Koalisi Ketenagakerjaan kepada Menteri Ida Fauziyah, dialog kali ini juga bertujuan menjaga dan meningkatkan kolaborasi antara pemerintah dan non-pemerintah yang selama periode Menteri Hanif telah berjalan dengan baik.
Koalisi Ketenagakerjaan terbentuk tahun 2016, terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil dan serikat buruh di tingkat nasional dan daerah seperti INFID, PRAKARSA, PP Lakpesdam NU, P3M, UNI APRO (Serikat Buruh), IRE Yogyakarta, RUMPUN Malang, IDFoS Bojonegoro, Lakpesdam NU Wonosobo dan Swara Nusa Institute Kulon Progo aktif melakukan produksi dan berbagi pengetahuan serta advokasi kebijakan bidang ketenagakerjaan.
“Beberapa isu yang menjadi perhatian Koalisi Ketenagakerjaan antara lain decent-work (kerja layak), pelatihan vokasi, jaminan sosial ketenagakerjaan, unemployment benefit, peningkatan kesejahteraan dan skill pekerja, buruh digital dan implementasi SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 8 (pertumbuhan ekonomi inklusif dan kerja layak). Koalisi Ketenagakerjaan menggunakan pendekatan kolaboratif (pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat) dalam mendorong perubahan regulasi, kebijakan dan praktik-praktik baik di bidang ketenagakerjaan”, ungkap Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif PRAKARSA yang sekaligus salah satu inisiator Koalisi Ketenagakerjaan.
Beberapa inisiatif advokasi kebijakan yang dilakukan oleh Koalisi Ketenagakerjaan antara lain: (i) advokasi regulasi di tingkat daerah (Perda, Perbup dan peraturan lainnya) terkait pelatihan vokasi dan jaminan sosial ketenagakerjaan di beberapa daerah; (ii) advokasi kebijakan kebijakan vokasi di tingkat nasional (Komite Vokasi, pembentukan BLK Komunitas dan kebijakan unemployment benefit, percepatan reformasi pelatihan vokasi dan pengarusutamaan peningkatan skill ketenagakerjaan di Indonesia dan lain-lain; (iii) terlibat aktif dalam proses penyusunan indikator dan target SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 8 (pertumbuhan ekonomi inklusif dan kerja layak) bersama Sekretariat SDGs Kementerian PPN/Bappenas.
Beberapa produksi pengetahuan tentang ketenagakerjaan dan vokasi yang telah ditelorkan oleh Koalisi Ketenagakerjaan antara lain: (i) Panduan Pelatihan Vokasi untuk Pemangku Kepentingan: Studi Kasus Indonesia dan Internasional; (ii) Praktik Baik Pelatihan Vokasi di Indonesia: Studi Kasus Tiga BLK Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pihak swasta; (iii) Vokasi di Era Revolusi Industri: Kajian Ketenagakerjaan di Daerah; (iv) Assessment Kebutuhan Kerja Layak untuk Anak Muda dan Perempuan.
Rombongan Koalisi Ketenagakerjaan ini dipimpin oleh Ah Maftuchan (Direktur Eksekutif PRAKARSA) dan diikuti oleh Ibu Eridhani, Tatat, dan Mega dari INFID; Herni Ramdlaningrum dan Eka Afrina dari PRAKARSA; Abdul Waidl dari P3M; Kun Wardhana (Uni APRO); Muawanah dari PP Lakpesdam NU ini terima langsung oleh Menteri Ida Fauziyah beserta beberapa pejabat eselon I Kementerian Ketenagakerjaan. Dialog selama lebih kurang 100 menit ini sangat konstruktif dan Menteri Ida menegaskan pentingnya peran aktor non-pemerintah dalam isu ketenagakerjaan. “Pintu kolaborasi di Kementerian Ketenagakerjaan sangat terbuka bagi Koalisi Ketenagakerjaa”, pungkas Menteri Ida.
Harapan Koalisi Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan agar memperkuat kolaborasi dengan think-tank, organisasi masyarakat, serikat buruh dan akademisi. Selain itu, perlu penguatan best-practices pelatihan vokasi, perlindungan pekerja baik yang di dalam negeri maupun pekerja migran, percepatan reformasi kebijakan ketenagakerjaan yang melindungi tenaga kerja, mengedepankan pendekatan ekonomi inklusif dalam perumusan RUU Cipta Lapangan Kerja dan lain-lain.
