Jakarta, The PRAKARSA – Koalisi Responsibank Indonesia menyelenggarakan pelatihan bertajuk “Follow the Money” pada Rabu-Kamis (12-13/6/2024), di Jakarta. Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam memahami aliran keuangan perusahaan dan lembaga keuangan, serta melacak pembiayaan proyek-proyek yang merugikan masyarakat dan lingkungan.
Di era globalisasi dan kompleksitas ekonomi saat ini, aliran dana sering kali menjadi faktor penentu dalam keberhasilan atau kegagalan proyek-proyek besar. Namun, tidak semua proyek yang didanai bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa di antaranya justru merugikan, baik dari segi sosial maupun lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi OMS untuk memiliki kemampuan dalam melacak dan memahami aliran dana ini.
Kordinator Koalisi ResponsiBank Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Ah Maftuchan, dalam sambutannya mengungkapkan pelatihan ini digelar untuk memperkuat kapasitas anggota koalisi dalam melacak dan memahami aliran dana yang merugikan masyarakat. “Khususnya pada kesempatan ini untuk memahami bagaimana struktur sebuah perusahaan dan pembiayaannya, bagaimana perusahaan dan lembaga keuangan mengatur dan mengelola dana mereka. Ini termasuk pemahaman tentang berbagai instrumen keuangan dan mekanisme pembiayaan yang sering digunakan,” jelas Maftuchan.
Pasca pelatihan ini digelar, Maftuchan berharap koalisi ResponsiBank Indonesia dapat melahirkan satu riset yang mendalam tentang aliran keuangan untuk melengkapi bahan dan strategi advokasi yang dibawa oleh anggota koalisi. “Dari materi yang dipelajari di sini harapannya para anggota koalisi dapat mengembangkan strategi advokasi yang lebih efektif untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik perusahaan serta lembaga keuangan yang selama ini di advokasi,” tutur Maftuchan.
Pelatihan ini diikuti oleh sekitar 20 peserta dari perwakilan anggota koalisi Responsibank Indonesia dan beberapa OMS terpilih. Beberapa organisasi tersebut diantaranya The PRAKARSA, Indonesia for Global Justice (IGJ), Lokataru, Transparency International Indonesia (TII), Trend Asia, LBH Semarang, Tempo Institute, Yayasan Indonesia Cerah, Walhi Jawa Barat, dan INDIES.
Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan ini, diharapkan OMS dapat lebih efektif dalam melakukan advokasi dan mempengaruhi kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan.
