Jakarta, The PRAKARSA – The PRAKARSA menerima kunjungan dari Direktorat Jendral Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT), pada Rabu (12/06/2024).
Kunjungan ini dalam rangka mendiskusikan hasil penelitian Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) terbaru yang dilakukan oleh PRAKARSA. Beberapa topik diskusi pada pertemuan kali ini diantaranya terkait metodologi IKM, keunggulan IKM untuk memotret kemiskinan secara multidimensi, bagaimana mengukur penurunan presentase penduduk miskin menggunakan IKM, dan advokasi yang sudah PRAKARSA lakukan terkait IKM kepada Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, serta reformulasi kriteria daerah tertinggal. Pertemuan ini juga menyoroti pentingnya inovasi dalam penghitungan kemiskinan dan strategi percepatan penanganan daerah tertinggal.
Direktur Eksekutif The PRAKARSA Ah Maftuchan menyampaikan, inisiatif PRAKARSA dalam melakukan penghitungan kemiskinan multidimensi sudah berlangsung sejak tahun 2012. “Menggunakan data set Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) untuk diolah secara mandiri menjadi analisis dalam penghitungan kemiskinan multidimensi secara nasional,” kata Maftuchan.
Maftuchan juga memberikan pandangan bahwa apabila Kemendes PDTT menjadi inovator agar pemerintah menggunakan IKM sebagai komplemen dari penghitungan kemiskinan moneter, maka ini adalah langkah konkret yang sangat diapresiasi oleh PRAKARSA.
“Kalau Kemendes PDTT berani untuk mengambil langkah inovasi dalam reformulasi Presentase Penduduk Miskin (PPM) menggunakan indikator IKM, kami sangat mengapresiasi hal ini dan akan berkolaborasi mendukung kebijakan ini. Terlebih jika Kemendes PDTT dapat menjadikan IKM sebagai indikator yang digunakan khusus untuk menilai wilayah desa-desa tertinggal, sehingga intervensi program dan kebijakan pemerintah juga bisa lebih tepat sasaran,” kata Maftuchan.
Hadir mewakili Kemendes PDTT adalah Andi Ritna Perencana Ahli Madya, didampingi Septian Widianto Perencana Ahli Pertama, Reza Analis Kebijakan Ahli Pertama, Rian Pengolah data dan Informasi, Hanan dan Ardi Penelaah Teknis Kebijakan Kemendes PDTT.
“Kami melihat pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif dalam mengukur presentase penduduk miskin, dan IKM adalah salah satu pendekatan yang kami rasa cukup tepat untuk menjadi inovasi dalam reformulasi indikator pengukuran PPM kedepan” ujar Andi Ritna.
Peneliti PRAKARSA Darmawan Prasetya juga menyampaikan terkait dengan alasan mengapa IKM sangat sesuai digunakan untuk mengukur kemiskinan di Indonesia terutama di daerah tertinggal atau memiliki pendapatan daerah yang minim. “IKM tidak hanya menawarkan analisa terhadap siapa yang miskin sehingga memunculkan identifikasi seperti by name by address (BNBA), IKM menawarkan cara untuk mendefinisikan problem. Istilahnya kalau sudah ketemu siapa yang miskin masalah utama kemiskinannya apa itu dibantu oleh IKM. Harapannya IKM dapat membantu pemerintah daerah untuk menentukan program prioritas pengentasan kemiskinan secara terukur dan terarah. Hal ini efektif terutama untuk daerah dengan kapasitas fiskal yang minim namun memiliki tantangan kemiskinan dalam berbagai bidang,” jelas Darmawan.
Dalam sesi tanya jawab, dibahas juga mengenai justifikasi indikator dalam pengukuran indeks kemiskinan multidimensi dan perubahan indikator setiap periode penghitungan. “Indikator yang digunakan dalam IKM harus ditentukan berdasarkan justifikasi para ahli di seluruh bidang/dimensi, kebijakan yang berlaku baik di tingkat daerah maupun nasional, dan juga kondisi sosial-ekonomi masyarakat daerah tertentu,” tambah Aqilatul Layyinah yang merupakan Peneliti Kebijakan Sosial PRAKARSA.
Selain itu, pertemuan kali ini juga membahas terkait peluang kerjasama penelitian antara Kemendes PDTT dengan lembaga think-tank. Sebagai lembaga riset dan advokasi kebijakan publik, PRAKARSA selama ini berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan menggunakan pendekatan multidimensi. Hal ini dilakukan sebagai upaya keberlanjutan advokasi dari penelitian IKM di tingkat Kementerian/Lembaga.
Pertemuan ini menandai langkah penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah tertinggal di Indonesia. Dengan pendekatan yang lebih terukur dan kolaboratif, diharapkan target-target pembangunan dapat tercapai dengan lebih efektif.
