![](https://theprakarsa.org/wp-content/uploads/2024/08/Presiden-Jokowi-Bertemu-Sekjen-OECD-Bahas-Kelanjutan-Keanggotaan-Penuh-Indonesia-1536x1024-1-1024x683.jpeg)
Jakarta, The PRAKARSA – Indonesia terus memperkuat langkahnya untuk menjadi anggota penuh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dengan target aksesi pada tahun 2027 (skenario optimis) atau 2029 (skenario moderat).
Saat ini, proses aksesi telah memasuki tahapan “initial memorandum”, di mana Indonesia tengah melakukan penyusunan dan penyelarasan instrumen kebijakan sesuai dengan standar OECD melalui mekanisme self-assessment.
Sebagai bagian dari upaya ini, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 17/2024 yang mengatur pembentukan Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam OECD (Timnas OECD). Keppres ini menunjuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Pelaksana Timnas, yang kemudian menindaklanjuti dengan penerbitan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 232/2024. Keputusan ini mengatur penanggung jawab bidang dan sekretariat Timnas, serta menegaskan peran berbagai pihak dalam proses aksesi ini.
Dalam struktur Timnas OECD, The PRAKARSA—sebagai perwakilan Civil Society Organizations (CSO)—telah ditunjuk sebagai anggota Public Governance Committee (Komite No. 20). “Komite ini memiliki tugas strategis untuk membantu penyusunan langkah-langkah implementasi peta jalan aksesi, merumuskan isu-isu prioritas, menyiapkan rekomendasi penyesuaian standar kebijakan Indonesia sesuai dengan standar OECD, serta terlibat dalam penyusunan initial memorandum dan pelaksanaan review teknis,” jelas Direktur Eksekutif The PRAKARSA, Ah Maftuchan, pada Rabu (22/8/2024).
Komite Public Governance ini dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), dengan anggota lainnya termasuk Kepala Ombudsman, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
“Keterlibatan PRAKARSA dalam komite ini mencerminkan kepercayaan yang tinggi dari pemerintah terhadap peran aktif organisasi masyarakat sipil dalam proses penting ini,” tutur Maftuchan.
Selain PRAKARSA, beberapa organisasi masyarakat sipil dan serikat buruh lainnya juga terlibat dalam Komita lain di dalam Timnas OECD, seperti INFID, KPPOD, KSBSI, serta KEHATI. Keterlibatan aktif berbagai pihak ini diharapkan dapat memperkuat partisipasi publik serta akuntabilitas dalam proses aksesi.
PRAKARSA turut hadir dalam kick-off meeting Timnas OECD yang dilaksanakan secara virtual (8/08/2024). Dalam pertemuan tersebut, berbagai langkah strategis dan kolaborasi lintas sektor dibahas untuk memastikan bahwa proses aksesi berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
“PRAKARSA memandang keterlibatan ini sebagai sebuah pengakuan yang sangat tinggi, sekaligus tanggung jawab besar. PRAKARSA berkomitmen untuk membawa ide-ide dan rekomendasi yang optimal, serta akan melakukan konsolidasi dengan mitra di kalangan CSO untuk memperkuat partisipasi dan akuntabilitas publik dalam proses ini,” kata Maftuchan.
Dalam waktu dekat, PRAKARSA berencana untuk mengadakan diskusi internal guna membentuk tim khusus dan menyusun langkah-langkah strategis yang akan ditempuh ke depan. “Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kontribusi PRAKARSA dalam Timnas OECD dapat berjalan maksimal dan memberikan dampak positif bagi proses aksesi Indonesia dalam OECD,” tutup Maftuchan.