Organisasi masyarakat sipil di kawasan Asia yang tergabung dalam Tax and Fiscal Justice Asia (TAFJA) menggelar pertemuan di Kathmandu, Nepal, pada Rabu – Kamis (17-18/8/2022) waktu setempat. Agenda ini merupakan pertemuan rutin tahunan para anggota TAFJA dalam rangka melakukan kilas balik pelaksanaan dan capaian agenda satu tahun yang telah dilaksanakan serta membuat perencanaan dan perumusan strategi kegiatan untuk satu tahun mendatang.
Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan organisasi dari berbagai negara mulai dari Indonesia, Filipina, Kamboja, India, Pakistan, dan Nepal. Organisasi tersebut diantaranya The PRAKARSA, Asian People’s Movement for Debt and Development (APMDD), Third World Network (TWN), Indian Social Action Forum (INSAF), Bantay Kita, Worker’s Information Center (WIC), Aliance for Tax and Fiscal Justice Nepal, dan Tax and Fiscal Justice Nepal.
Pada kesempatan ini para anggota TAFJA berkesempatan menyampaikan laporan terkait capaian yang telah dilakukan bersama dalam beberapa kegiatan kolaboratif dari tahun 2021-2022, sekaligus menyoroti perkembangan situasi perpajakan internasional, diantaranya terkait praktik penghindaran pajak yang semakin marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dan pentingnya mengawal isu perpajakan digital.
“Pentingnya pengawalan atas praktik pemajakan pada aspek digital, karena semakin berkembangnya teknologi dan perubahan aktivitas manusia yang beralih ke serba digital menuntut skema pemajakan yang lebih aktif dan adil,” kata Tony Salvador dari TWN.
Selain pajak digital, Samira Hanim dari The PRAKARSA menjelaskan bahwa TAFJA juga menggaungkan isu pajak kekayaan (wealth tax) dalam rangka menjawab tantangan ketimpangan serta penanggulangan atas Illicit Financial Flows. “Penerapan wealth tax dan penanggulangan Illicit Financial Flows menjadi tantangan yang akan terus dikawal oleh TAFJA untuk terciptanya keadilan fiscal dan mengurangi ketimpangan,” katanya.
Sementara itu, Aida Jean Manipon dari APMDD selaku co-coordinator TAFJA menyampaikan bahwa pentingnya dilakukan kampanye secara aktif demi mencapai keadilan fiscal dan perpajakan demi tercapainya keadilan social dan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.
Pada sesi selanjutnya, dalam pertemuan yang berlangsung selama dua hari tersebut, The PRAKARSA selaku coordinator TSFWG C20 berkesempatan memfasilitasi penyusunan rencana dan strategi oleh TAFJA, C20, dan CSO lainnya menjelang pelaksanaan G20 Summit.
“Diskusi diawali dengan update dari pelaksanaan Kick off C20, berlanjut dengan pelaksanaan policy dialogue, serta duduk bersama untuk merumuskan policy recommendations dari isu Taxation menjadi short paper yang selanjutnya akan diteruskan pada C20 secretariat untuk kemudian disusun menjadi policy pack,” tutur Samira.
Beberapa isu terkait taxation yang diangkat ke dalam C20 policy brief dan didiskusikan pada forum TAFJA yaitu terkait UN Framework: the need to reform the global tax institutions; OECD/G20 inclusive frameworks on BEPS pillar 1 dan 2; increase revenues for pandemic recovery by taxing the wealthy; incorporating gender equality dimension in tax policy; implementing an effective carbon tax rate.
“Dari masing-masing isu tersebut akan dibuat menjadi dua sampai tiga policy recommendations yang singkat,” ucap Samira.
