Jakarta, The PRAKARSA – Transparancy International (TI) Kamboja bersama kelompok mahasiswa, sejumlah 19 mahasiswa, dari Kamboja melakukan kunjungan ke Kantor The PRAKARSA, pada Jumat (1/12).
Kunjungan ini dilakukan dengan tujuan: pertama, mengenalkan kelompok mahasiswa dengan mitra advokasi kebijakan Transparancy International (TI) Kamboja yang berada di Indonesia; kedua, untuk mendapatkan isu, strategi, dan menakisme advokasi yang dijalankan oleh The PRAKARSA selama ini baik di tingkat nasional maupun internasional.
Sesi pertama berisikan pengenalan tiga fokus isu utama yang diampu oleh PRAKARSA, yakni: Kebijakan Fiskal, Kebijakan Sosial, dan Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. “Setiap isu sebetulnya saling terkait, karena goal riset maupun advokasi kita adalah mendorong terselenggaranya negara kesejahteraan di Indonesia” ujar Victoria Fanggidae, Deputi Direktur The PRAKARSA.
Komitmen PRAKARSA sebagai lembaga penelitian adalah mendorong terwujudnya ide, gagasan, dan data yang ada di dalam riset menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan. Dalam upaya advokasi, PRAKARSA juga berupaya mendorong pelibatan multipihak.
“Dalam advokasinya, PRAKARSA selalu mencoba melihat bahwa isu ini tidak selesai di tingkat nasional, tapi juga di tingkat Internasional, sehingga kami PRAKARSA juga terlibat dalam beberapa forum advokasi di tingkat internasional seperti FFA (Fair Finance Asia), Civil20 (C20), dan bekerja bersama dengan beberapa lembaga internasional seperti SOMO dari Belanda” ungkap Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif The PRAKARSA.
Guna membuat hasil riset relevan dengan isu kebijakan di Indonesia, PRAKARSA selalu melibatkan pemangku kepentingan – pemerintah, CSO, komunitas, atau lembaga profit – untuk terlibat dalam proses penyusunan fokus riset. “Pelibatan aktor seperti pemerintah dapat membantu kita dalam proses advokasi yang akan dilakukan setelah penelitian dipublikasikan” ungkap Dwi Rahayu Ningrum, Officer Sustainable Development The PRAKARSA.
Di kesempatan ini kemudian muncul pertanyaan dari salah satu mahasiswa yang hadir mengajukan pertanyaan “Terkait riset tentang kemiskinan, Bagaimana PRAKARSA mendapatkan data kemiskinan, apakah metode yang digunakan dibuat sendiri, dan bagaimana hasil penelitian ini diadvokasikan ke pemerintah Indonesia?”.
Merespon pertanyaan tersebut, Darmawan Prasetya, Social Policy Officer The PRAKARSA menyampaikan, “dalam riset IKM, metode yang kami gunakan adalah metode yang dikembangkan oleh OPHI, di Universitas Oxfard, Inggris, selanjutnya kami mengembangkan metode tersebut yang disesuiaikan dengan ketersediaan data dan indikator yang kiranya dapat digunakan untuk konteks Indonesia. Dalam prosesnya kami dibantu BAPPENAS, KEMENKES, dan BPS Republik Indonesia. Selajutnya, kami berencana untuk advokasi meeting dengan BPS untuk mendorong penggunaan IKM menjadi salah satu metode pengukuran kemiskinan di Indonesia”.
Sesi kunjungan ditutup dengan pemberian cinderamata oleh Program Manager dari Transparency International (TI) Kamboja kepada Deputi Direktur The PRAKARSA dan foto bersama setelahnya.
