KEMENKO PMK — Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Nunung Nuryartono mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, tingkat kemiskinan ekstrem pada Maret 2023 telah mengalami penurunan yang signifikan sebesar 1,12 persen atau turun 0,62 persen dibanding pada September 2022.
Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara kunci pada sesi pembukaan Seminar Nasional dan Peluncuran Indeks Kemiskinan Multidimensi Indonesia 2012-2021 dengan tema “Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Menuju Indonesia Emas 2045” yang diselenggarakan oleh Prakarsa di Hotel Sultan Jakarta, pada Rabu (9/8).
Nunung menambahkan, meskipun telah terjadi penurunan, upaya pengurangan angka kemiskinan ekstrem masih perlu ditingkatkan hingga nol persen pada tahun 2024 sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, enam tahun lebih cepat dari target Sustainable Development Goals.
“Upaya itu masih terus kami dilakukan. Termasuk juga menerima rekomendasi, kritik, dan saran dari para stakeholder di luar pemerintahan,” ujar Nunung.
Nunung menegaskan, pemerintah sangat terbuka menerima rekomendasi atas setiap penghitungan yang dihasilkan oleh para pihak, termasuk yang dilakukan oleh Prakarsa dalam bentuk penghitungan Multidimensional Poverty Index (MPI). Namun menurutnya, rekomendasi yang diberikan harus bersifat konstruktif dan bertujuan membantu pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami meyakini keterlibatan lembaga penelitian dalam memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dapat memotret kemiskinan yang lebih lengkap,” kata Nunung.
Seperti diketahui sebelumnya, pengentasan kemiskinan merupakan bagian dari upaya pembangunan manusia yang menjadi aspek esensial dalam mewujudkan visi Indonesia Maju di tahun 2045. Pembangunan manusia diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang mampu bekerja keras, dinamis, produktif, terampil, hingga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.
Dalam upaya pengendalian kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, guna mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, pemerintah telah melakukan intervensi untuk pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, hingga pengurangan kantong kemiskinan serta tentunya mengendalikan kondisi ekonomi makro.
Nampak hadir dalam agenda itu, Sekretaris Jenderal Kemenkes RI Kunta Wibawa Dasa Nugraha, Direktur Eksekutif Prakarsa Ah Maftuchan, County Director Ford Foundation Alexander Irwan, serta jajaran perwakilan dari kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah.
