Millennium Development Goals (MDGs) telah berakhir pada bulan Desember 2015. Sebagaimana negara lain, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melanjutkan pencapaian MDGs dengan menyepakati Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai agenda pembangunan yang akan meneruskan apa yang telah dimulai oleh MDGs. SDGs juga diharapkan menjadi agenda yang akan memberi manfaat kepada generasi berikutnya. SDGs mulai digagas pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB 2012 (Rio20 +) yang mendorong semua komunitas internasional untuk bertanggung jawab terhadap keberlangsungan umat manusia dan kesinambungan kehidupan di bumi.
SDGs mulai berlaku setelah komitmen dan penegasan para pemimpin global pada tanggal 1 Januari 2016. Agenda tersebut membentuk visi pembangunan jangka panjang berjangka waktu 15 tahun yang diselaraskan di sekitar “5 Ps”: People (manusia), Planet, Prosperity (kemakmuran), Peace (perdamaian), dan Partnership (kemitraan). Ini adalah rencana aksi yang holistik dan ambisius untuk memberantas kemelaratan, menyelamatkan planet, dan memastikan revitalisasi kemitraan global untuk mewujudkan perdamaian dan kemakmuran. Upaya Ini adalah upaya terintegrasi yang menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: ekonomi, sosial dan lingkungan.
Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan SDGs, data yang andal dan akurat yang mencerminkan situasi negara saat ini sangat diperlukan. Oleh karena itu, mengukur Starting Point Indonesia dalam pencapaian SDGs terutama di tingkat lokal merupakan alat penting untuk mengukur kemajuan implementasi SDG di Indonesia.
Oxfam Indonesia, INFID, dan Koalisi Perempuan Indonesia berkolaborasi dengan Perkumpulan Prakarsa sebagai organisasi think tank di Indonesia untuk mendukung upaya pemerintah dalam pencapaian SDGs. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah survei baseline SDGs di level pemerintah daerah untuk memberikan informasi berbasis data terkait status implementasi SDGs saat ini terutama dalam SDG 1 yaitu pengentasan segala bentuk kemiskinan di semua tempat, SDG 5 mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan, dan SDG 10 yaitu mengurangi kesenjangan.
SDGs Baseline Survei akan dilakukan di tiga wilayah yaitu Kabupaten Pangkajene Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Timor Tengah Selatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini akan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan organisasi perempuan yang merupakan mitra lokal Oxfam yaitu YKPM (Yayasan Kajian Pemberdayaan Masyarakat) Makassar, SSP (Sanggar Suara Perempuan) Timor Tengah Selatan, YBC (Yayasan Bina Campe) Dompu.
Unduh TOR lengkapnya di sini