Responsibank Indonesia mempublikasikan laporan yang berjudul “Ketidakadilan Prosedural Dalam Relasi Plasma-Inti Petani Skala Kecil dan Perusahaan Sawit : Studi Kasus Perkebunan Astra Agro Lestari di Sulawesi Tengah”. Studi ini mengungkap bagaimana petani skala kecil terperangkap di dalam tata kelola perusahaan sawit yang bersifat kaptif atau tawanan melalui skema operator plasma-inti sehingga menjerat petani kecil dalam siklus kemiskinan yang berkepanjangan. “Tujuan…
Responsibank Indonesia sebagai perwakilan dari C20 menghadiri Pertemuan C20 Summit dengan tema “ Zeroing-in on Asia’s Just Energy Transition” yang dilakukan secara virtual Pada 5 Oktober 2021. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Responsibank Indonesia yang diwakili oleh Herni Ramdlaningrum, Fair Finance Japan diwakili oleh Yuki Tanabe, Fair Finance India diwakili oleh Shreedar Ramawurthi dan Bea Victorio selaku regional program lead Fair…
Stok vaksin menjadi kendala untuk akselerasi vaksinasi Covid-19 di Indonesia. Dalam webinar yang diselenggarakan oleh The PRAKARSA dan C20 Indonesia dr. Siti Nadia Tarmizi menyampaikan bahwa program vaksinasi masih terkendala stok vaksin yang masuk ke Indonesia. “vaksin yang tersedia tidak cukup untuk sekaligus dalam satu waktu, sehinga prioritas harus tetap dilakukan karena jumlahnya terbatas”. Ujarnya Keterbatasan stok vaksin juga dialami…
Bandung, 7 & 8 Oktober 2021: Platform Dialog Multi Pemangku Kepentingan untuk Keterlibatan Diaspora resmi diluncurkan pada hari Kamis, 7 Oktober 2021. Platform ini diharapkan dapat memfasilitasi dialog dan kolaborasi berkelanjutan serta membuat rekomendasi kebijakan dengan pendekatan dari ‘bawah ke atas’ atau bottom-up approach, yang diselenggarakan oleh sekelompok komunitas ‘akar rumput’ atau grassroots yang menamakan diri sebagai the Collective Leadership…
UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah disahkan oleh DPR pada 7 Oktober 2021 sebagai perwujudan kebijakan fiskal yang konsolidatif dan strategis dalam rangka perbaikan defisit anggaran dan peningkatan tax ratio perlu kita cermati. UU HPP memuat penyesuaian antara lain dalam materi Pajak Penghasilan, termasuk tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Badan, kesepakatan internasional di bidang perpajakan, perubahan tarif Pajak Pertambahan…
Civil 20 (C20) Summit Italy 2021 telah resmi ditutup pada tanggal 7 Oktober 2021 pukul 16:00 waktu Italia. C20 sebagai engagement group resmi dari G-20 telah menuntaskan serangkaian agenda dan menghasilkan policy pack serta komunike yang akan di bawa kepada Presidency G20 Italy 2021. C20 merupakan salah satu wadah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di seluruh dunia untuk memberikan ide, gagasan…
Penerapan pajak karbon dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Umum Perpajakan (RUU KUP) menuai pro dan kontra di masyarakat. Penolakan terhadap rencana pungutan pajak karbon datang khususnya dari kelompok pengusaha karena dinilai dapat meningkatkan ongkos produksi sehingga pada akhirnya akan menaikkan harga barang dan jasa serta memperburuk iklim usaha. Di sisi lain, dukungan datang dari berbagai pihak seperti anggota…
Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan krisis multidimensi di seluruh dunia, baik di negara kaya ataupun di negara miskin. Ketimpangan sosial-ekonomi antara kelompok kaya dan miskin semakin melebar. Rendahnya kapasitas fiskal pemerintah menghambat upaya penanganan COVID-19 dan pemulihan kondisi sosial-ekonomi. Salah satu langkah dari banyak negara adalah menambah utangnya. Pada akhir 2021, utang publik negara maju diperkirakan akan naik sebesar 20 persen…
26 April 2021 – Hari ini, organisasi masyarakat sipil Indonesia yang tergabung dalam Koalisi ResponsiBank Indonesia mengajukan pengaduan resmi terhadap Internationale Nederlanden Groep (ING) Bank atas pembiayaannya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara baru kedua di Indonesia. PLTU Batubara ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi. Hari ini juga bertepatan dengan berlangsungnya Rapat Pemegang Saham…
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebelumnya dikabarkan telah menetapkan seorang petinggi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi tersangka dalam kasus suap pajak. Penetapan tersangka dilakukan dalam kasus suap terkait pembayaran pajak yang telah dilakukan sejumlah perusahaan, adapun modus dan tujuan dari penyuapan ini adalah untuk meringankan pembayaran wajib pajak perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut pada tanggal 3…